Puluhan aktivis yang menamakan diri Pusat Informasi Jaringan Aksi Reformasi Indonesia (PIJAR Indonesia) menyerahkan petisi dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam memperjuangkan memberantas mafia anggaran di DPRD DKI.
Aktivis PIJAR Ray Rangkuti menjelaskan, hingga kini PIJAR telah berhasil mengumpulkan lebih kurang 600 lebih tanda tangan dukungan kepada Ahok dari berbagai kalangan dan latar belakang profesi, baik itu warga Jakarta maupun dari luar Jakarta.
"Sejak Pijar didirikan sejak 1990an, kami telah sepakat dan setuju, tidak ada cara lagi bagi Indonesia ini kecuali menciptakan pemerintahan yang bersih. Ketika pa Ahok disitu dengan segala konsekuensi kami jelas berada di depan pak Ahok, bersama-sama mendukung apa yang diperjuangkan pak Ahok. Oleh karena itu kami mengumpulkan tanda tangan dari berbagai kalangan. Dan Alhamdulillah kami sudah mendapat dukungan 600 lebih penanda tangan dari petisi yang kita maksud," kata Ray Rangkuti.
Menanggapi hal itu, Ahok yang menemui para aktivis PIJAR di teras Balai Kota ini, berterima kasih atas dukungan dari masyarakat. Ahok berpendapat, sistim penyusunan anggaran melalui internet adalah pilihan tepat, agar dapat dimonitor oleh publik.
"Pertama kepada kawan-kawan kita ucapkan terimakasih. Jadi sebetulnya bagi saya ini bukan soal ‘save ahok’. Bagi saya ini bagaiman kita memulai tradisi APBN/APBD kita itu dibuat transparan. Dan saya yakin kalau negara kita ini menerapkan e-budgeting, yang bisa transparan dan dimonitor seluruh rakyat sampai satuan ketiga, maka republik ini tidak perlu minta bantuan ama asing," kata Ahok.
Ahok mengaku perjuangan yang ia lakukan dalam memberantas mafia anggaran tidak mudah karena berhadapan dengan seluruh partai politik yang ternyata mendukung hak angket yang diajukan DPRD DKI. Ahok juga meminta maaf kepada warga Jakarta yang menurutnya telah disuguhkan tontonan politik yang memalukan.
"Karena ini pertempuran ini tidak mudah. Kita lihat, hampir setiap parpol itu mendukung hak angket. Artinya apa? Berarti parpol menerima APBD versi DPRD yang (menurt mereka) sah. Saya minta maaf kepada warga DKI Jakarta, karena akhirnya kita memperlihatkan tontonan politik yang memalukan seperti ini," lanjutnya.
Ahok juga memastikan dirinya siap jika harus menghadapi sanksi pemecatan sebagai Gubernur DKI jika tim hak angket DPRD DKI menyimpulkan ada pelanggaran yang ia lakukan.
"Saya sih santai saja bagi saya. Mau saya diapain pun saya tidak akan menerima Rp 12.1 trilyun. Paling sial kalau misalnya saya kalah ya saya dipecat saja. Saya lebih baik tidak jadi gubernur daripada saya menerima Rp 12,1 trilyun. Tidak ada strategi sih. Cuma mikir habis ini kerja dimana," imbuh Ahok.
Sementara itu Koordinator PIJAR Indonesia Febby Lintang mengajak masyarakat untuk tetap mendukung Ahok dalam membongkar praktek mafia anggaran di DPRD DKI Jakarta.
"Oleh karena itu kami Pijar Indonesia, mengajak seluruh anak bangsa mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk membongkar dan menghabisi mafia anggaran DPRD DKIdan berjuang untuk kesejahteraan rakyat," kata Febby Lintang.
