Tautan-tautan Akses

Bantu Amankan Perbatasan Amerika-Meksiko, Pentagon Siap Kirim 1.500 Tentara


Donald Trump, ketika masih menjadi Capres Partai Republik, menyapa anggota Garda Nasional yang menjaga perbatasan AS-Meksiko, di Eagle Pass, Texas (foto: dok).
Donald Trump, ketika masih menjadi Capres Partai Republik, menyapa anggota Garda Nasional yang menjaga perbatasan AS-Meksiko, di Eagle Pass, Texas (foto: dok).

Pentagon akan mulai mengerahkan sebanyak 1.500 tentara aktif untuk membantu mengamankan perbatasan selatan dalam beberapa hari mendatang, demikian kata beberapa pejabat AS pada hari Rabu (22/1), menjalankan rencana yang telah ditetapkan oleh Presiden Donald Trump dalam instruksi presiden yang dikeluarkannya tidak lama setelah ia menjabat.

Pemangku jabatan sementara Menteri Pertahanan Robert Salesses diperkirakan akan menandatangani perintah pengiriman pasukan itu pada hari Rabu, tetapi belum jelas pasukan atau unit mana yang akan dikirim, dan jumlahnya bisa berfluktuasi. Masih harus dilihat apakah mereka juga akan melakukan penegakan hukum, yang akan menempatkan pasukan Amerika dalam peran baru yang dramatis, yang belum pernah dilakukan dalam sejarah.

Pejabat-pejabat ini bicara dengan syarat anonim karena pengumumannya belum disampaikan.

Pasukan tentara aktif ini akan bergabung dengan sekitar 2.500 personil Pasukan Cadangan dan Garda Nasional AS yang sudah berada di sana. Saat ini tidak ada pasukan aktif yang beroperasi di sepanjang perbatasan tersebut.

Pasukan ini diharapkan akan digunakan untuk mendukung agen-agen patroli perbatasan, dengan logistik, transportasi dan pembangunan penghalang. Mereka telah melakukan pekerjaan serupa di masa lalu, ketika Trump dan Biden sama-sama mengirim personil tentara aktif ke perbatasan.

UU Posse Comitatus Tak Perbolehkan Tentara Aktif Lakukan Penegakan Hukum

Berdasarkan aturan hukum di AS, pasukan dilarang melakukan tugas penegakan hukum di perbatasan, tetapi hal itu mungkin akan berubah. Lewat instruksi presiden, Trump telah mengarahkan menteri pertahanan dan kepala keamanan dalam negeri yang akan datang untuk melapor dalam waktu 90 hari, jika mereka berpikir bahwa undang-undang tahun 1807 yang disebut Undang-Undang Penanganan Pemberontakan (Insurrection Act) harus digunakan. Hal itu akan memungkinkan untuk menggunakan pasukan itu dalam penegakan hukum sipil di wilayah AS.

Pengerahan pasukan yang sudah diperkirakan secara luas, dan dilakukan pada minggu pertama Trump menjabat, merupakan langkah awal dari rencana yang sudah lama digembar-gemborkan untuk memperluas penggunaan militer di sepanjang perbatasan. Dalam salah satu perintah pertamanya pada hari Senin (20/1) Trump mengarahkan menteri pertahanan untuk membuat rencana untuk “menutup perbatasan” dan mengusir “migrasi massal yang melanggar hukum.”

Selasa lalu (21/1), tak lama setelah Trump memecat Komandan Pasukan Penjaga Pantai AS Laksamana Linda Fagan, badan itu mengumumkan akan menambah jumlah kapal, pesawat, dan personil ke “Teluk Amerika,” yang merupakan nama lain sesuai arahan presiden untuk mengganti nama “Teluk Meksiko.”

Trump akan Umumkan "Darurat Nasional" di Perbatasan

Dalam pidato pelantikannya Senin lalu, Trump mengatakan “akan mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan AS. Semua yang masuk secara ilegal harus segera dihentikan, dan akan dimulai proses pemulangan jutaan dan jutaan ‘alien’ kriminal ke tempat asal mereka.”

Pada masa jabatan pertamanya Trump juga memerintahkan pasukan tentara aktif ke perbatasan untuk membantu Departemen Keamanan Dalam Negeri dan agen-agen di perbatasan, sebagai tanggapan kehadiran sejumlah besar rombongan migran yang melewati Meksiko menuju AS pada tahun 2018.

Dalam instruksi presiden yang ditandatangani pada hari Senin, Trump mengisyaratkan bahwa militer akan membantu Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam hal “ruang tahanan, transportasi – termasuk pesawat – dan layanan logistik lainnya.”

Berdasarkan UU Posse Comitatus, aturan hukum federal sejak abad ke-19, pasukan aktif di AS dilarang melakukan tugas penegakan hukum, sehingga mereka tidak dapat menangkap atau menahan orang di perbatasan; kecuali presiden mengeluarkan perintah untuk memberlakukan UU Penanganan Pemberontakan (Insurrection Act). Undang-undang itu memungkinkan presiden untuk mengirim unit militer cadangan atau militer aktif untuk mengatasi kerusuhan di suatu negara bagian dan kewenangan itu tidak dapat dikaji ulang oleh pengadilan.

Ketika mengerahkan pasukan pada tahun 2018, lebih dari 7.000 personil tentara aktif dikirim ke Texas, Arizona, dan California – termasuk polisi militer, batalyon helikopter serbu bersama berbagai unit komunikasi, medis dan kebutuhan markas lainnya, juga teknisi tempur, perencana dan unit urusan publik. [em/lt]

Forum

XS
SM
MD
LG