Tiga bulan setelah dilantik, pemerintahan transisi yang dipimpin sipil di Sudan berusaha mengatasi tantangan politik dan ekonomi di negara Afrika itu setelah beberapa dekade di bawah rezim Omar al-Bashir. Omar digulingkan pada April tahun ini. Bashir tersingkir setelah demonstrasi selama berbulan-bulan menentang pemerintahannya.
Salah satu tujuan utama pemerintah baru Perdana Menteri Abdalla Hamdok adalah mencabut Sudan dari daftar negara sponsor terorisme AS.
Selama kunjungannya baru-baru ini ke Washington, di mana ia bertemu dengan pejabat senior AS, Hamdok menekankan, pencabutan negaranya dari daftar negara-negara yang mensponsori terorisme penting bagi keberhasilan pemerintah baru dalam melaksanakan reformasi yang diperlukan.
"Masalah ini banyak terkait dengan banyak proses, belum lagi, utang dan investasi, juga membuka negara secara luas," kata Hamdok pekan lalu dalam sambutannya di Dewan Atlantik di Washington.
"Ini merupakan hal yang kecuali ditangani, semua proses lainnya tidak akan terjadi," kata Hamdok yang mengaitkan pencabutan Sudan dari daftar terorisme A.S. dengan prioritas utama yang telah diambil pemerintahnya selama periode transisi.
Sudan ditambahkan ke daftar negara terorisme sponsor AS pada 1993 atas tuduhan Washington bahwa pemerintah Islamis Presiden Bashir ketika itu mendukung terorisme. Sudan juga menjadi sasaran sanksi AS atas dugaan dukungan Khartoum bagi kelompok-kelompok teror, termasuk al-Qaida, Hamas, dan Hizbullah. [my/fw]
