Amerika Serikat dan negara-negara berpengaruh lainnya mengatakan mereka siap memberikan senjata kepada pemerintah Libya yang diakui secara internasional untuk melawan ISIS dan kelompok militan lainnya yang menduduki daerah-daerah yang rusuh di negara itu
Menteri Dalam Negeri AS John Kerry dan para pejabat dari lebih dari 20 negara bertemu di Wina untuk membahas upaya memperkuat pemerintah Libya yang baru.
Tujuannya adalah untuk memberikan lebih banyak senjata kepada pemerintahan yang diakui secara internasional untuk memerangi militan ISIS dan mengakhiri persaingan dengan kelompok yang mengklaim legitimasi di wilayah timur.
"Masyarakat internasional akan mendukung Dewan Kepresidenan Libya saat mengupayakan pengecualian dari embargo senjata PBB untuk memperoleh senjata-senjata dan pleura yang diperlukan untuk melawan ISIS dan kelompok terrors lainnya," kata John Kerry pada konferensi pers bersama setelah pembicaraan itu.
Kerry mengatakan Pemerintah Persatuan Nasional Libya adalah pemerintahan sah yang menghadapi ancaman militan dan kelompok lain, dan seharusnya diizinkan untuk membela diri.
Tapi Kerry mengatakan masyarakat internasional menjanjikan dukungan kemanusiaan dan bantuan lainnya, tidak ada yang berbicara tentang pengiriman pasukan ke Libya.
Pemerintah yang diakui secara internasional, Pemerintah Persatuan Nasional, sedang menghadapi tantangan dari faksi-faksi yang bertikai dan militan yang berafiliasi dengan ISIS yang telah mendirikan kubu di pusat kota Sirte dan telah menggunakan pangkalan itu untuk memulai serangan ke negara tetangga, Tunisia.
Dalam konferensi pers bersama hari Senin, Perdana Menteri Libya Fayez al-Sarraj menggambarkan situasi di negaranya sebagai "buruk" dalam hal ekonomi dan keamanan.
Dia mendesak negara-negara kuat dunia untuk memberikan pelatihan dan peralatan tambahan untuk pasukan Libya, dan mengatakan negara-negara tetangga Libya tidak akan "terhindar" jika terorisme tumbuh di dalam negara itu.
Libya telah bergulat dengan kekacauan menyusul penggulingan dan pembunuhan pemimpin Moammar Gaddafi pada tahun 2011. Negara-negara berpengaruh di dunia berharap Pemerintah Persatuan Nasional dapat menyatukan negara itu.
Sementara itu, perang selama lima tahun di Suriah menjadi perhatian utama para diplomat hari Selasa di Wina, di mana kelompok 17 negara anggota Kelompok Internasional Pendukung Suriah (ISSG) mengadakan pertemuan untuk membahas pembicaraan politik yang macet, kesulitan dalam mempertahankan gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan PBB yang tidak merata.
Gencatan senjata, yang mulai berlaku pada akhir Februari itu, menurunkan kekerasan secara drastis di Suriah, namun kemajuan tersebut secara perlahan-lahan telah terkikis.
Amerika dan Rusia berusaha menggunakan pengaruh mereka untuk meyakinkan pihak-pihak yang bersaing untuk mematuhi perjanjian seraya berusaha mendukung pembicaraan perdamaian yang sejauh ini hanya mencapai sedikit kemajuan.
Kedua negara merupakan bagian dari ISSG. Tapi Rusia telah mendukung rezim Suriah, sementara AS mendukung oposisi moderat.
Menteri Luar Negeri AS John Kerry dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov bertemu Senin untuk membahas krisis Suriah. Kantor berita Rusia Interfax mengatakan kebutuhan untuk memutuskan rute pasokan “teroris” antara perbatasan Suriah-Turki adalah di antara isu-isu yang dibahas.
Kerry sedang dalam perjalanan dua pekan yang mencakup lawatan ke Timur Tengah, Eropa dan Asia. Setelah kunjungan singlat ke Kairo pada hari Rabu untuk membahas isu-isu bilateral dengan Presiden Abdel Fattah el-Sissi, dia akan melakukan perjalanan ke Brussels untuk pertemuan tingkat menteri NATO. [as/ab]
