Pejabat-pejabat Amerika dan Myanmar minggu ini mengadakan pembicaraan mengenai menempatkan militer dibawah pemerintahan, tahanan politik, hak-hak tanah dan isu-isu lainnya.
Dalam pembicaraan dengan pemimpin senior pemerintah Myanmar, Tom Malinowski Wakil Menlu Amerika untuk demokrasi, HAM dan buruh hari Jumat mengatakan Amerika prihatin dengan dampak meningkatnya intoleransi beragama pada reformasi demokrasi Myanmar di masa depan .
“Kita menyampaikan keprihatinan khususnya dalam penggunaan agama untuk memecah belah rakyat, baik dilakukan demi politik atau tujuan lain apapun sangat berbahaya, khususnya dalam tahun pemilu. Kita menyampaikan keprihatinan bahwa ini benar-benar seperti bermain api dan menghadapkan negara pada bahaya dimana Myanmar tidak siap untuk mengatasinya,” ungkap Tom Malinowski.
Komentar Malinowski disampaikan pada akhir pembicaraan yang ditujukan untuk meninjau catatan HAM Myanmar melalui dialog HAM Amerika-Myanmar.
Dalam pernyataan bersama pada akhir dialog HAM putaran kedua itu, Amerika mengatakan mengakui upaya-upaya positif yang dibuat pemerintah Myanmar dalam mengatasi tantangan-tantangan HAM, dan upaya untuk mengadakan dialog produktif mengenai hak-hak buruh dan untuk mengubah konstitusi dan perundang-undangan Myanmar.
Tapi Malinowski mengatakan ada kekhawatiran program reformasi itu kehilangan momentum karena berlanjutnya penangkapan terhadap aktivis hati nurani dan pertempuran antara militer dengan etnis minoritas di Myanmar timur laut.
“Ada rasa skeptis yang sangat besar di beberapa kalangan mengenai apakah proses reformasi berlanjut dan ketakutan mengenai ketegangan serta masalah-masalah lain yang mungkin muncul dimana pemilu menjadi hal pertama dan yang paling dipikirkan rakyat,” kata Tom Malinowski.
Katanya pertanyaan utamanya adalah apakah pemerintah secara keseluruhan mampu mempertahankan kepercayaan rakyat.
Putaran pertama pembicaraan diadakan tahun 2012 ketika Myanmar yang juga dikenal sebagai Birma pertama kali mendapat desakan reformasi politik dan ekonomi yang ditandai dengan kehadiran kembali peran publik pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi dalam politik nasional.
“Tidak ada negara yang ingin membiarkan bagian besar penduduknya mengalami disintegrasi dan membiarkan sejumlah besar penduduknya sebagai warga kelas dua. Cara terbaik untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran adalah dengan memastikan bahwa setiap orang punya peran dalam masa depan Myanmar,” lanjut Tom Malinowski.
Pembicaraan itu juga mengangkat keprihatinan mengenai UU yang melarang perkawinan antar agama, penyerobotan lahan dan reformasi pertanahan. UU mengenai perkawinan antar agama dan pembatasan perpindahan agama, yang dipaksakan oleh kelompok-kelompok Budha garis keras tidak lama lagi diperkirakan akan diperdebatkan di parlemen Myanmar.
