Departemen Luar Negeri AS telah mengeluarkan peringatan perjalanan untuk Republik Demokratik Kongo dan telah memerintahkan keluarga pegawai pemerintah AS agar meninggalkan negara itu.
Peringatan perjalanan atau travel warning itu menyebut "Potensi kerusuhan sipil yang besar di beberapa bagian Kinshasa dan kota-kota besar lainnya."
Kinshasa adalah ibukota Republik Demokratik Kongo atau DRC.
"Karena situasi yang memburuk," kata peringatan itu, "anggota keluarga pegawai pemerintah AS telah diperintahkan untuk meninggalkan negara itu mulai 29 September. Perjalanan resmi pejabat pemerintah AS ke DRC telah dihentikan."
Bentrokan maut pecah di negara ini terkait kepresidenan Joseph Kabila. Hari terakhir dia menjabat seharusnya 19 Desember. Dia telah memerintah selama dua periode, mulai tahun 2001. Konstitusi melarang masa jabatan ketiga. Namun, komisi pemilu negara itu mengatakan tidak akan mampu mengadakan pemilihan sampai akhir 2018.
Kabila belum mengatakan secara terbuka apa yang akan dia lakukan. Para pengecam mengatakan dia mengulur-ulur waktu agar tetap berkuasa.
Protes dengan kekerasan karena penundaan itu telah menimbulkan kekhawatiran bahwa negara Afrika Tengah ini mungkin akan kembali mengalami krisis politik berdarah. Para diplomat mengatakan negara-negara tetangga perlu ikut campur dan mendorong dialog untuk mengakhiri kebuntuan.
Kelompok-kelompok HAM mengatakan pemerintah DRC telah menindas perbedaan pendapat dengan memenjarakan aktivis dan membubarkan protes dengan kekerasan. [as]
