Amerika, Senin (26/8), mengatakan akan memantau komitmen pemerintah transisi Sudan terhadap hak asasi manusia, demokrasi dan perdamaian sebelum Washington memutuskan untuk mengeluarkan Khartoum dari daftar AS mengenai negara-negara yang mensponsori terorisme.
"Jika kedua belah pihak terlibat penuh, kita akan memprosesnya secepat mungkin," kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri.
Perdana Menteri baru Sudan Abdalla Hamdok, seorang ekonom terkemuka, dilantik untuk memimpin pemerintahan transisi Sudan. Penunjukannya dilakukan empat bulan setelah penggulingan mantan pemimpin Omar al-Bashir, yang telah memerintah selama hampir tiga dekade digulingkan.
"Perdana Menteri Hamdok sebelumnya mengatakan semua hal yang benar, sehingga kita berharap untuk terlibat dengan pemerintah itu," kata pejabat senior Departemen Luar Negeri lainnya dan menambahkan AS akan mulai menilai keseriusan dari komitmen pemerintah transisi itu.
"Kita ingin melihat bagaimana pemerintah mulai mewujudkan komitmen penuhnya sebagai pemerintah sipil, menghormati hak asasi manusia, menghormati kebebasan berbicara, menghormati akses untuk kemanusiaan," tambah pejabat itu.
Para pejabat AS mengatakan Washington tergerak oleh kontak awal dengan Hamdok dan pemerintahnya.
Namun AS mengatakan ada kekhawatiran mengenai Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang biasa dijuluki Hemedti, dan perannya dalam Pasukan Dukungan Cepat Sudan. [my/pp]
