Departemen Luar Negeri A.S meminta semua negara untuk menyediakan data lengkap tentang warganya yang ingin melakukan perjalanan ke Amerika, guna membantu instansi AS memutuskan apakah warga tersebut bisa menjadi ancaman teror.
Kantor berita Reuters mengutip sebuah telegram diplomatik Kamis yang konon dikirim sehari sebelumnya ke semua pos diplomatik AS.
Reuters mengatakan, telegram itu merupakan ringkasan dari tinjauan menyeluruh mengenai prosedur pemeriksaan yang dipersyaratkan di bawah keputusan Presiden Donald Trump pada 6 Maret, yang ringkasnya melarang warganegara dari enam negara mayoritas Muslim datang ke Amerika. Larangan tersebut, yang digagalkan oleh tantangan hukum, dimaksudkan untuk mengurangi ancaman calon teroris masuk ke Amerika.
Telegram (kawat) tersebut menguraikan serangkaian persyaratan bagi negara lain jika warganegaranya ingin bepergian ke Amerika. Di antaranya, mengeluarkan atau berencana mengeluarkan paspor elektronik; dan secara teratur melaporkan kepada badan kepolisian internasional, INTERPOL jika ada paspor itu yang hilang atau dicuri.
Selain itu juga diminta agar negara-negara memberikan informasi identitas lainnya kepada Amerika sesuai permintaan, termasuk rincian biografi, informasi biometrik, catatan kriminal, atau alasan apa saja yang bisa membuat di pelancong dimaksud dicurigai terkait terorisme.
Ketika ditanya tentang telegram itu Kamis dalam briefing press Departemen Luar Negeri, juru bicara Heather Nauert mengatakan, "Nanti saya hubungi Anda lagi ... kebanyakan itu urusan Departemen Keamanan Dalam Negeri atau DHS (Department of Homeland Security) sekarang ini."
Departemen Keamanan Dalam Negeri belum berkomentar.[ps/al]
