Sebuah kelompok yang memantau Dewan Keamanan PBB mengatakan, para anggota dewan itu menyerukan untuk mengadakan pembicaraan tidak resmi mengenai Birma.
Laporan Dewan Keamanan menyebutkan, para anggota dewan itu kemungkinan Rabu ini akan mendengar keterangan dari Sekretaris Jenderal PBB, yang saat ini juga menjabat sebagai penasehat sementara masalah Birma.
Kantor Sekretariat PBB belum meresmikan rencana itu.
Pemberian keterangan itu akan mendahului pertemuan yang diadakan Sekjen PBB Ban Ki-moon dengan perwakilan 15 negara mengenai Birma pada hari Kamis besok.
PBB sedang mempertimbangkan cara terbaik menanggapi UU pemilu baru yang diumumkan militer Birma sebelumnya bulan ini.
UU itu melarang semua orang yang terlibat kejahatan berpartisipasi dalam pemilu. UU itu juga memaksa partai-partai politik untuk memecat anggota mereka yang dipenjarakan.
Undang-undang itu mempengaruhi semua tahanan politik, termasuk pemimpin demokrasi yang ditahan Aung San Suu Kyi.
