Afrika Selatan menuduh Presiden Donald Trump menghasut ketegangan antar setelah dia mengatakan petani-petani kulit putih di negara Afrika itu dibunuh dan diusir dari lahan yang mereka miliki.
Pemerintah Afrika Selatan menanggapi Kamis (23/8) pernyataan Trump melalui cuitan di Twitter. Dalam cuitannya Trump mengatakan pemerintahan yang dipimpinnya akan menyelidiki penyitaan tanah dan apa yang disebutnya “pembunuhan skala besar petani.”
Trump juga mengatakan, pemerintah Afrika Selatan “sekarang sedang melakukan penyitaan lahan dari petani kulit putih,” dan dia minta Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk “mencermati” isu ini.
Seorang juru bicara pemerintah Afrika Selatan mengatakan, Trump mendapat informasi yang salah, sedangkan Menteri Urusan Hubungan Internasional Lindiwe Sisulu menggambarkan kata-kata Trump itu sebagai patut disesalkan dan didasarkan pada informasi palsu.
Sisulu mengatakan, dia akan menghubungi Pompeo lewat saluran diplomatik, dan langkah ini oleh banyak analis dinilai merupakan sebuah kritik terhadap pemanfaatan media sosial oleh Trump guna membahas kebijakan diplomatik. Pemerintah Afrika Selatan mengatakan, cuitan Trump itu mencerminkan sebuah persepsi yang sempit dan hendak memecah negara serta mengungkit kembali masa kolonial yang sudah lalu.
Reformasi agraria merupakan isu yang peka di sebuah negara yang masih belum sembuh sama sekali dari luka-luka yang ditimbulkan oleh sistem apartheid. Sistem itu telah mencabut hak pilih warga kulit hitam Afrika Selatan dan juga membuat mereka terpuruk. Meski angka bervariasi, diperkirakan warga minoritas kulit putih Afrika Selatan memiliki sebagian besar lahan pertanian di Afrika Selatan.
Klaim bahwa petani kulit putih dijadikan sasaran dan dibunuh dalam jumlah besar telah terbukti tidak benar, dan asosiasi petani Afrika Selatan, AgriSA melaporkan bahwa pembunuhan petani berada pada tingkat terendah selama dua dekade.
Pada bulan ini, pejabat pemerintah Afrika Selatan mengumumkan rencana untuk mengambil langkah-langkah awal yang suatu saat nanti akan memungkinkan pengalihan lahan. Kebijakan ini adalah upaya untuk meluruskan kesalahan di masa lalu, tetapi pejabat membantah bahwa pemerintah Afrika Selatan melakukan “penyitaan” lahan pada saat ini. [jm]
