Sejumlah pakar menyebut rencana penambahan kementerian yang akan dilakukan presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan upaya “bagi-bagi jatah kekuasaan”. Namun Waketum Partai Gerindra Habiburokhman menganggap penambahan kementerian itu sebagai hal wajar karena Indonesia merupakan negara besar.