Kamis,15 Juli rencananya akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur Bank Indonesia oleh DPR RI. Presiden Yudhoyono mengajukan hanya satu nama sebagai calon Gubernur BI, yaitu Darmin Nasution yang kini menjabat sebagai Deputi Senior Gubernur BI dan sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Pajak.
Sampai saat ini belum ada pihak yang menentang pencalonan Darmin, termasuk dari kubu oposisi yaitu PDIP di komisi XI DPR RI, komisi yang menangani masalah ekonomi dan perbankan yang berhak menguji pejabat BI. Maruarar Sirait yang terkenal vokal dengan kebijakan pemerintah, menilai sosok Darmin pantas menduduki jabatan Gubernur BI, meski tidak menampik akan melihat perkembangan dalam uji kelayakan dan kepatutan nanti.
“Pada saat dia menjadi Dirjen pajak juga dia ada keberanian bagaimana menandatangai proses pemeriksaan beberapa orang-orang penting di negara ini, orang yang punya power atau orang yang punya uang banyak, kalau soal itu adalah di pak Darmin, tentu kita juga tidak menutup mata kalau ada masukan-amsukan dari publik, informasi dan data, selama itu tidak fitnah kita akan pertanyakan,” jelas Maruarar Sirait.
Selama ini kinerja BI dinilai banyak kalangan masih belum independen dengan adanya kebijakan-kebijakan yang bermuatan politis. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti berpendapat kemungkinan besar persoalan itu dapat diminimalisir oleh Gubernur BI yang baru.
“Dia orang yang berani, dia orang yang konsisten dan saya yakin dengan adanya payung Undang-Undang BI dan juga dengan sosok Darmin yang menurut saya tidak takut kehilangan jabatan, menurut saya dia orang yang paling tepat bisa menetapkan kira-kira kebijakan yang harus diambil BI kedepan itu seperti apa,” kata Ikrar.
Diakui analis perbankan dari sebuah bank pemerintah, Ryan Kiryanto, tugas Gubernur BI mendatang memang sangat berat. Selain harus berupaya menghapus kesan adanya intervensi atas berbagai kepentingan, BI juga harus mampu mengatasai persoalan moneter di tanah air.
“Bahwa BI memiliki single target yaitu menjaga inflasi sekaligus mengendalikan kurs rupiah pada tingkat yang kuat atau stabil, nah ini memberikan stimulus atau sentimen yang baik pada dunia usaha,” ungkap Ryan.
Sejumlah kasus memang menjadi sorotan berbagai kalangan yang menilai beberapa kebijakan BI dibuat berdasarkan kepentingan kelompok tertentu, seperti kasus Bank Century yang hingga kini penyelesaiannya belum jelas. Selain itu ada juga kasus yang belum tuntas, yaitu dugaan suap oleh mantan pejabat BI, Miranda Goeltom, kepada sejumlah anggota DPR ketika ia mencalonkan diri sebagai Deputi Senior Gubernur BI tahun 2004. Bahkan dua mantan Gubernur BI, Syahril Sabirin dan Burhanuddin Abdullah, serta dua mantan Deputi Gubernur BI, Aulia Pohan dan Bunbunan Hutapea, menjalani masa hukuman penjara karena telah menyalahgunakan wewenang.
