Puluhan media berita dalam negeri Afghanistan, Selasa (4/2), menyampaikan sebuah surat terbuka kepada para pemimpin pemerintah yang mengecam pembatasan berlebihan akses ke informasi.
Berkumpul di sebuah lokasi yang direncanakan untuk pembangunan sebuah menara yang didekasikan untuk mengenang para wartawan yang terbunuh saat menjalankan tugas, perwakilan dari pihak-pihak yang menjadi penandatangan kesepakatan itu bergiliran membacakan cuplikan-cuplikan pernyataan dalam surat itu dengan suara keras.
"Afghanistan mengalami kemunduran dalam akses ke informasi dalam beberapa tahun terakhir,” kata surat itu. Surat itu menuding pemerintah memberlakukan standar ganda dalam memberlakukan undang-undang akses ke informasi dan mendukung kebebasan media.
“Meski faktanya Afghanistan merupakan salah satu wilayah yang paling maut bagi jurnalis, media Afghanistan merupakan yang paling bebas di wilayah ini,” katanya, “namun kecerobohan pemerintah telah membahayakan keberhasilan yang diraih dengan susah payah ini.”
Menyebut pembatasan akses ke informasi sebagai masalah yang paling meluas di pemerintah, surat itu menunjuk beberapa lembaga yang dituding sebagai pelaku paling buruk dalam pembatasan informasi. Mereka adalah Mahkamah Agung, Kantor Kejaksaan Agung, Direktorat Keamanan Nasional, Biro Anggaran Nasional, Kantor Presiden, Kementerian Urusan Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Bank Sentral, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan Publik. [ab/uh]
