Kerumunan orang yang mencakup para korban, anggota parlemen dan kelompok-kelompok sipil Korea Selatan ambil bagian dalam unjuk rasa di Seoul, Selasa (7/3), menolak rencana kontroversial pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada warga Korea yang menjalani kerja paksa semasa pemerintahan kolonial Jepang.
Rencana yang diumumkan pada Senin (6/3) itu akan menawarkan ganti rugi melalui yayasan yang dijalankan pemerintah kepada sekelompok korban kerja paksa yang telah memenangkan gugatan hukum penting terhadap mantan majikan Jepang mereka.
Jepang telah bersikeras bahwa seluruh masalah ganti rugi telah diselesaikan oleh perjanjian tahun 1965 yang menormalisasi hubungan antara kedua negara. Jepang telah menjajah Semenanjung Korea selama 35 tahun hingga akhir Perang Dunia II.
Seorang korban, Yang Geum-deok, mengatakan, “Saya tidak akan menerima uang itu meskipun saya mati kelaparan. Kenapa saya harus menerimanya? Saya tidak akan menerimanya. Saya berjuang keras di Korea Selatan dan Jepang, dan untuk siapa saya berjuang? Abaikan saja (presiden Korea Selatan) Yoon Suk Yeol dan mari bersatu untuk menjalankan negara ini.”
Mereka menuntut kompensasi langsung dari perusahaan-perusahaan Jepang dan permintaan maaf baru dari pemerintah Jepang.
Presiden Yoon membela proposal itu hari Selasa.
Rencana itu bertujuan untuk menyelesaikan kebuntuan bertahun-tahun dengan Jepang dan memperkokoh kerja sama keamanan di antara Seoul, Tokyo dan Washington agar dapat lebih baik lagi dalam mengatasi ancaman nuklir Korea Utara dan melawan pengaruh regional China. [uh/ab]
Forum