Jurnalis dan pengguna media sosial di Vietnam menghadapi hambatan baru untuk melakukan pelaporan independen. Pemerintah menerbitkan sebuah dekrit yang memberlakukan sanksi berat kalau pers berbagi informasi yang dianggap merugikan.
Pengamat dan aktivis hak-hak menilai dekrit itu sebagai bagian dari usaha Hanoi untuk memperketat kendali atas media berita. Dekrit itu akan mulai berlaku pada 1 Desember.
Sejak Januari, Vietnam telah melakukan berbagai tindakan yang merugikan pers di negara itu. Vietnam menangkap sekitar 20 jurnalis, penerbit, dan pengguna media sosial dengan tuduhan menerbitkan isi berita yang kritis.
Vietnam juga menuntut agar Facebook melakukan penyensoran terhadap posting “anti negara.” Melarang situs berita Phu Nu terbit selama satu bulan karena melakukan penyelidikan atas kerusakan lingkungan di negara itu. Dan minggu lalu, pemerintah menahan seorang narablog (blogger) terkemuka dan aktivis demokrasi Pham Doan Trang.
Berdasarkan dekrit terakhir ini, yang ditanda-tangani oleh Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc pada 7 Oktober, siapa saja yang berbagi informasi yang oleh yang berwajib dianggap merugikan akan dikenakan denda yang lebih besar dan larangan terbit selama 12 bulan.
Jurnalis independent Vo Van Tao dari provinsi Khanh Hoa, yang pernah bekerja untuk harian pemerintah, mengatakan kepada VOA bahwa kenaikan denda yang diberlakukan itu kejam.
“Dari sudut finansial, untuk banyak saluran berita yang kecil, denda senilai $ 8 ribu sama saja dengan menjatuhkan mereka ke dalam kebangkrutan,” kata Vo. “Pencabutan lisensi penerbitan sampai 12 bulan juga sangat berat. Saya merasa, dilarang terbit tiga bulan sudah sangat berat.”
Kata Vo, dekrit itu tampaknya merupakan bagian dari sebuah kebijakan pemerintah untuk “senantiasa membatasi kebebasan pers.” [jm/pp]
