Venezuela menyatakan pada Selasa (28/5), bahwa pihaknya telah menarik sebuah undangan yang ditujukan kepada Uni Eropa untuk memantau pelaksanaan pemilu presiden di negara Amerika Selatan itu pada Juli mendatang. Negara itu menuduh Uni Eropa telah menerapkan “praktik-praktik campur tangan” melalui pemberian sejumlah sanksi terhadap Venezuela.
Kepala Dewan Pemilu, Elvis Amoroso, mengatakan kepada para jurnalis, akan menjadi “tidak bermoral” untuk mengizinkan misi Uni Eropa melakukan pengawasan pemilu, ketika “mengetahui praktik-praktik neokolonialis dan campur tangan mereka terhadap Venezuela.”
Dia juga mendesak untuk sebuah “penarikan sepenuhnya” bagi sanksi-sanksi itu.
Awal bulan ini, Uni Eropa menerapkan sanksi-sanksi terhadap 50 pejabat pemerintah Venezuela.
Pada Maret lalu, Venezuela mengundang Uni Eropa untuk mengirimkan tim pemantau untuk pemilu 28 Juli, di mana Presiden Nicolas Maduro akan berupaya merebut masa jabatan ketiganya, dengan pesaing utamanya didiskualifikasi dari pencalonan.
Mereka juga mengundang PBB, Carter Center yang berbasis di AS, BRICS dan Uni Afrika.
Pemerintahan Maduro dan pihak oposisi sepakat di Barbados tahun lalu, untuk menyelenggarakan pemungutan suara yang bebas dan adil, dengan kehadiran pemantau internasional.
Kesepakatan itu berlanjut dengan pelonggaran sanksi dari AS terhadap negara Amerika Selatan yang kaya akan minyak itu, memungkinkan perusahaan Chevron yang berbasis di AS melanjutkan ekstraksi minyak secara terbatas dan membuka peluang pertukaran tahanan.
Kesepakatan itu mensyaratkan bahwa kandidat dari pihak oposisi diizinkan untuk menggugat keputusan pengadilan, yang mendiskualifikasi mereka dari jabatannya.
Meski begitu, sejak saat itu Mahkamah Agung yang setia kepada Maduro, menguatkan putusan larangan selama 15 tahun bagi calon utama dari pihak oposisi, Maria Corina Machado.
Terpilihnya kembali Maduro untuk masa jabatan keenam tahun pada 2018 tidak diakui oleh AS dan puluhan negara lain, dan diikuti dengan serangkaian sanksi.
Setelah memantau pemilu regional dan lokal di Venezuela pada 2021, Uni Eropa mengidentifikasi sejumlah persoalan yang menurut mereka termasuk penggunaan sumber daya publik dalam kampanye dan “diskualifikasi sewenang-wenang” terhadap para kandidat. [ns/rs]
Forum