Amerika Serikat mendorong Ukraina menyelenggarakan pemilu, kemungkinan pada akhir tahun, terutama jika Kyiv dapat menyetujui gencatan senjata dengan Rusia dalam beberapa bulan mendatang, kata utusan Presiden Amerika Donald Trump untuk Ukraina dan Rusia, kepada Reuters.
Keith Kellogg menyatakan dalam wawancara bahwa pemilu presiden dan parlemen Ukraina, yang tertunda akibat perang dengan Rusia, "harus dilaksanakan."
"Sebagian besar negara demokrasi tetap menggelar pemilu di tengah perang. Saya rasa itu penting bagi mereka," ujar Kellogg. "Menurut saya, ini baik untuk demokrasi. Keindahan dari demokrasi yang kuat adalah adanya peluang bagi lebih dari satu kandidat untuk maju."
Trump dan Kellogg sama-sama menyatakan bahwa mereka tengah merancang rencana untuk memediasi kesepakatan dalam beberapa bulan pertama pemerintahan baru guna mengakhiri perang akibat invasi masif Rusia pada Februari 2022.
Mereka tak banyak memberi perincian mengenai strategi untuk mengakhiri konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua, maupun kapan rencana itu akan diungkap.
Rencana Trump masih terus berkembang dan belum ada keputusan kebijakan yang ditetapkan. Namun, dalam beberapa hari terakhir, Kellogg dan pejabat Gedung Putih lainnya telah membahas upaya mendorong Ukraina agar menyetujui pemilu sebagai bagian dari gencatan senjata awal dengan Rusia, menurut dua sumber.
Pejabat Trump juga tengah mempertimbangkan apakah akan mendorong gencatan senjata awal sebelum mencoba menengahi kesepakatan yang lebih permanen, menurut dua sumber yang mengetahui hal itu. Jika pemilihan presiden digelar di Ukraina, presiden terpilih dapat bertanggung jawab untuk merundingkan pakta jangka panjang dengan Moskow, kata sumber tersebut.
Belum jelas bagaimana usulan Trump itu akan diterima di Kyiv. Presiden Volodymyr Zelenskyy menyatakan bahwa Ukraina dapat menggelar pemilu tahun ini jika pertempuran berakhir dan ada jaminan keamanan yang kuat untuk mencegah Rusia melanjutkan agresinya.
Seorang penasihat senior di Kyiv dan sumber pemerintah Ukraina mengatakan pemerintahan Trump belum secara resmi meminta Ukraina menyelenggarakan pemilu presiden pada akhir tahun.
Jebakan
Masa jabatan lima tahun Zelenskyy seharusnya berakhir pada 2024, tetapi pemilihan presiden dan parlemen tidak dapat digelar akibat darurat militer yang diberlakukan Ukraina sejak Februari 2022.
Washington mengangkat isu pemilu dengan pejabat senior di kantor Zelenskyy pada 2023 dan 2024 saat pemerintahan Joe Biden, kata dua mantan pejabat senior Amerika.
Pejabat Departemen Luar Negeri dan Gedung Putih mengatakan kepada Ukraina bahwa pemilu sangat penting untuk menegakkan norma-norma internasional dan demokrasi, kata para pejabat tersebut.
Para pejabat di Kyiv menolak usulan pemilu dalam percakapan dengan Washington beberapa bulan terakhir. Mereka mengatakan kepada pejabat pemerintahan Biden saat itu bahwa penyelenggaraan pemilu di tengah ketidakpastian dapat memecah belah para pemimpin Ukraina dan membuka peluang bagi kampanye pengaruh Rusia.
Ketika ditanya mengenai pernyataan mantan pejabat Barat dan dua sumber lainnya yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, "Kami tidak memiliki informasi itu."
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov dikutip oleh kantor berita Interfax pada 27 Januari mengatakan bahwa Moskow dan Trump belum melakukan kontak langsung. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan masih menunggu persetujuan Amerika atas pilihan baru mereka sebagai duta besar Moskow di Washington, sebuah jabatan yang saat ini kosong.
Putin secara terbuka menyatakan bahwa Zelenskyy bukanlah pemimpin yang sah tanpa mandat elektoral yang baru. Ia juga menekankan ia tidak memiliki hak hukum untuk menandatangani dokumen yang mengikat terkait kemungkinan kesepakatan damai.
Namun, menurut Putin, Zelenskyy dapat berpartisipasi dalam negosiasi sementara, asalkan ia terlebih dahulu mencabut dekrit 2022 yang ditandatanganinya, yang melarang perundingan dengan Rusia selama Putin menjabat.
Sumber pemerintah Ukraina mengatakan Putin menggunakan isu pemilu sebagai alasan yang tidak tepat untuk mengganggu negosiasi di masa mendatang.
"(Dia) sedang membuat jebakan, dengan klaim bahwa jika Ukraina tidak menggelar pemilu, dia bisa mengabaikan perjanjian apa pun di masa depan," kata sumber tersebut.
Undang-undang Ukraina dengan tegas melarang penyelenggaraan pemilihan presiden dan parlemen di tengah kondisi darurat militer. [ah/ft]
Forum