Usaha internasional terbaru untuk menemukan pengakhiran konflik di Suriah dimulai hari Selasa (5/5) di Jenewa, di mana utusan PBB Staffan de Mistura akan mengadakan pertemuan berminggu-minggu dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pertempuran itu dan pihak-pihak lain yang ingin memainkan peran untuk menghentikannya.
Namun Staffan de Mistura menegaskan bahwa proses ini belum akan menghasilkan kesepakatan apapun.
“Ini belum perundingan perdamaian. Ini adalah diskusi tertutup pada level rendah dan terpisah dengan pihak-pihak dalam konflik,” katanya kepada wartawan. “Ini hanyalah landasan awal yang perlu dibangun sebelum menuju meja perundingan.”
Konsultasi di Jenewa itu adalah upaya terbaru guna menemukan solusi politik bagi perang saudara di Suriah, yang telah menewaskan lebih dari 220.000 orang. Dua babak perundingan langsung antara pemerintah dan oposisi tahun lalu gagal menghasilkan apapun.
Kali ini, utusan PBB itu mengadakan pembicaraan terpisah dengan pihak-pihak yang berperang. Proses ini, kata De Mistura, dijadwalkan berlangsung antara lima hingga enam minggu.
De Mistura mengatakan lebih dari 40 pihak di Suriah, termasuk pemerintah, dan sekitar 20 pihak internasional, termasuk Iran, akan dilibatkan.
De Mistura akan bertemu secara terpisah dengan masing-masing pihak, termasuk wakil pemerintah dan oposisi. Kelompok ISIS dan Jabhat al-Nusra yang terkait dengan al-Qaida belum diundang untuk turut dalam pertemuan.
Pembicaraan perdamaian dua babak ditengahi PBB lebih setahun yang lalu dengan sasaran memperantarai gencatan senjata dan menjalankan transisi politik yang dipimpin Suriah untuk memimpin negara keluar dari resesi.
Tetapi, perundingan tersebut tidak mencapai kemajuan, dan keadaan di Suriah telah menjadi semakin rumit, dengan pasukan-pasukan ISIS merebut daerah yang luas di bagian timur negara itu sementara kelompok pemberontak dan militan terus bertempur melawan pasukan pemerintah.
Sementara itu, organisasi HAM Amnesty International hari Selasa mengatakan pemerintah Suriah dan pasukan oposisi mungkin melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam serangan-serangan di kota Aleppo.
Berdasarkan wawancara dengan lebih 100 orang yang tinggal dan bekerja di Aleppo, Amnesty menggambarkan serangan-serangan militer sejak Januari. Diantaranya adalah penjatuhan “bom drum dan senjata peledak lainnya yang tidak akurat” terhadap pasar, masjid, rumah sakit dan sekolah.
