Utusan PBB di Libya mengatakan rakyat Libya harus membuat 2017 sebagai “tahun keputusan dan terobosan politik”.
Martin Kobler kepada Dewan Keamanan hari Rabu (8/2) mengatakan keputusan itu harus mencakup pembentukan pasukan militer dan polisi yang kuat, cara terbaik menggunakan pendapatan minyak dan gas serta mengubah keputusan politik yang menempatkan pemerintah yang didukung Barat kembali ke Tripoli.
Kobler mengatakan militan Negara Islam (ISIS) tidak lagi menguasai wilayah Libya mana pun tapi masih menjadi ancaman dan negara itu masih berisiko menghadapi terorisme.
Kobler mengatakan, “perbatasan negara masih berisiko. Teroris, penyelundup manusia dan senjata serta kelompok-kelompok kriminal masih memanfaatkan kekosongan keamanan."
Libya menghadapi gejolak politik sejak diktator yang lama berkuasa, Moammar Gadhafi, ditumbangkan dan dibunuh tahun 2011. Pemerintahan Perdana Menteri Fayez al-Sarraj yang didukung PBB berkuasa di Tripoli dan kesulitan untuk menjalankan kewenangannya sementara pemerintah saingannya yang dipimpin Jenderal Khalifa Haftar berkuasa di kota Tobruk, Libya Timur sedang memperebutkan kekuasaan. Haftar menolak mengakui pemerintahan yang berpusat di Tripoli itu. [my/al]
