Kementerian Perdagangan China pada Sabtu (12/10) menyatakan bahwa China tengah mengkaji penerapan langkah-langkah perdagangan tambahan terhadap Taiwan. Hal itu diumumkan dua hari setelah Beijing mengkritik pidato Presiden Taiwan Lai Ching-te.
Kementerian China menyatakan dalam sebuah pernyataan di situs webnya bahwa Partai Progresif Demokratik, partai yang berkuasa di Taiwan, belum mengambil langkah-langkah praktis untuk mencabut "pembatasan perdagangan" terhadap China.
"Saat ini, kementerian-kementerian terkait di China sedang mempertimbangkan langkah-langkah tambahan berdasarkan hasil penyelidikan terkait hambatan perdagangan Taiwan terhadap China," tambahnya.
Dewan Urusan Daratan, badan pembuat kebijakan terkait China di Taiwan, mengatakan pihaknya menyesalkan dan "sangat memprotes" tindakan tersebut.
"Pemaksaan ekonomi yang terang-terangan hanya akan membangkitkan kebencian rakyat Taiwan dan menyebabkan jarak antara kedua sisi Selat Taiwan semakin lebar," katanya dalam sebuah pernyataan.
China, yang memandang Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai bagian dari wilayahnya, menganggap Lai sebagai seorang "separatis." PemerintahanLai menolak klaim kedaulatan Beijing, menegaskan bahwa hanya rakyat Taiwan yang berhak menentukan masa depan mereka.
Lai mengungkapkan dalam pidato pada Kamis (10/10) bahwa Republik Rakyat China tak berhak mewakili Taiwan. Meski demikian, ia menyatakan bahwa Taipei bersedia bekerja sama dengan Beijing untuk menghadapi tantangan seperti perubahan iklim. Pernyataan Lai yang tegas sekaligus mengisyaratkan keigninan untuk menyelesaikan pertikaian itu, memicu kemarahan China.
Pengumuman yang disampaikan Kementerian Perdagangan China tersebut bisa mengindikasikan adanya tarif atau bentuk tekanan ekonomi lainnya terhadap pulau tersebut dalam waktu dekat.
Pada Mei, China memberlakukan kembali tarif terhadap 134 barang yang diimpornya dari Taiwan, setelah Kementerian Keuangan Beijing menyatakan akan menangguhkan pelonggaran atas barang-barang tersebut berdasarkan kesepakatan perdagangan karena Taiwan tidak memberikan tanggapan.
Perjanjian Kerangka Kerja Sama Ekonomi Lintas Selat (Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement/ECFA) antara China dan Taiwan ditandatangani pada 2010. Pejabat Taiwan sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa China kemungkinan akan menekan Lai dengan mengakhiri beberapa ketentuan perdagangan preferensial yang ada dalam perjanjian tersebut. [ah/ft]
Forum