Para anggota DPRD California, Senin lalu, melangsungkan sidang darurat yang tidak biasanya. Mereka membahas upaya-upaya untuk melindungi kebijakan negara bagian itu dari berbagai tantangan hukum yang akan datang.
Ketua DPRD Robert Rivas mengatakan lembaga yang dipimpinnya harus bersiap menghadapi pertarungan hukum dengan pemerintah federal. “Jika kelompok LGBTQ diserang, jika imigran pekerja keras menjadi sasaran, jika kebebasan reproduksi perempuan terancam, kami akan melawan dengan segala yang kami miliki,” sebutnya.
Selama masa kepresidenan Trump yang pertama, California menggugat pemerintah federal lebih dari 120 kali, dan berhasil mempertahankan kebijakan negara bagian tersebut terkait imigrasi, standar emisi kendaraan, dan akses terhadap layanan kesehatan.
Selama kampanye, Trump kembali berjanji akan mencabut kemampuan California untuk mengatur polusi kendaraan, dan mendeportasi semua imigran ilegal. Trump juga mengancam akan menahan dana bantuan bencana jika negara bagian itu menolak kebijakannya.
Gubernur California Gavin Newsom, yang menyerukan dilangsungkannya sidang tersebut, meminta kepada badan legislatif itu tambahan $25 juta untuk dana perlawanan hukum negara bagian tersebut.
Sade Elhawary, anggota DPRD California, mengatakan, “Sangat penting bagi kita untuk melakukan segala yang kita bisa untuk mempersiapkan diri, untuk menghadapi pergulatan hukum besar yang akan terjadi. Pada saat yang sama, kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk pertempuran hukum ini dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari negara bagian ini, termasuk dalam bidang perumahan dan tunawisma."
Proposal dana perlawanan hukum ini diajukan pada saat California menghadapi defisit anggaran yang semakin besar, serta kekhawatiran akan memburuknya perekonomian negara bagian itu di bawah pemerintahan Trump.
Namun, mengingat Partai Demokrat merupakan mayoritas di DPRD, perjuangan untuk membelaa nilai-nilai progresif negara bagian itu diperkirakan akan mendapat dukungan luas.
James Gallagher, pemimpin minoritas Partai Republik di DPRD California, mengatakan bahwa mempersiapkan diri untuk melawan pemerintah federal adalah pendekatan yang keliru. “Saya mengirim surat kepada Presiden Trump, dan saya berkata, 'Hei, ada banyak warga California di sini dan pejabat terpilih yang ingin bekerja sama dengan Anda, dan terutama di bidang pencegahan kebakaran hutan, air, perumahan, biaya energi," jelasnya.
Di luar Gedung DPRD, para demonstran berunjuk rasa, berusaha menarik perhatian publik pada ancaman yang ditimbulkan oleh usulan deportasi massal yang diajukan Trump. California, yang diperkirakan memiliki 1,8 juta imigran ilegal, adalah “Sanctuary State” dan pernah menolak membantu upaya deportasi federal pada masa lalu.
“Sanctuary State” adalah istilah yang merujuk pada negara bagian yang menganut prinsip suaka, di mana petugas hukum dilarang berbagi informasi dengan petugas imigrasi.
Anggota DPRD dari Partai Republik Bill Essayli mengatakan kebijakan imigrasi California harus diakhiri. "Keamanan perbatasan, kebijakan imigrasi, itu bukan masalah negara bagian. Kita tidak bisa membuat 50 negara bagian memiliki kebijakan imigrasi masing-masing di Amerika Serikat. Kita harus punya satu kebijakan," tegasnya.
Kekuasaan yang diberikan kepada negara bagian untuk menolak tindakan federal yang berlebihan telah digunakan sejak penyusunan Konstitusi Amerika Serikat dan dimaksudkan untuk melindungi warga negara, kata David Carrillo, dari Berkeley Law School di University of California.
"Sampai batas tertentu, konflik antara negara bagian dan pemerintah federal merupakan sesuatu yang tampak seperti kesalahan namun sebenarnya merupakan bagian dari sistem. Ini sesuatu yang sudah diantisipasi, bukan sesuatu yang harus dihindari, namun diperkirakan muncul. Terkadang pemerintah federal bisa menjadi teman Anda, pedang Anda, atau tameng Anda. Terkadang negara bagian Anda mungkin yang membela Anda dari pemerintah federal. Kedua kondisi tersebut sudah eksis sepanjang sejarah Amerika," sebutnya.
DPRD California akan berdebat lebih lanjut dan kemudian melakukan pemungutan suara mengenai langkah-langkah darurat sebelum Trump mulai menjabat pada tanggal 20 Januari. [ab/ka]
Forum