Parlemen Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa (UE) pada Kamis (30/11) menyetujui rancangan peraturan baru yang dimaksudkan untuk melindungi jurnalis dan aktivis dari gugatan hukum yang berlebihan yang digunakan untuk membungkam kritik publik.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan di X, sebelumnya Twitter, bahwa ia menyambut baik perjanjian tersebut untuk "melindungi mereka yang mencoba mengungkapkan kebenaran yang tidak menyenangkan".
Gugatan hukum yang berlebihan ini sering dikenal dengan istilah SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), atau Gugatan Strategis terhadap Partisipasi Publik. SLAPP pada intinya bertujuan untuk mengintimidasi para pengkritik dengan tindakan hukum yang memberatkan.
Sekalipun gugatan tersebut kadang-kadang tampaknya akan gagal, media dan LSM sering kali terpaksa mundur karena takut akan pertarungan hukum yang panjang dan mahal.
Aturan baru ini akan memungkinkan seseorang yang menjadi sasaran SLAPP untuk meminta penolakan cepat oleh pengadilan.
Pengadilan juga dapat memutuskan untuk membuat penggugat menanggung biaya persidangan, khususnya biaya hukum dari orang yang menghadapi gugatan.
Komisi Eropa pertama kali mengusulkan rancangan aturan tersebut pada bulan April 2022 untuk memerangi gugatan seperti ini, dan menyatakan keprihatinan atas meningkatnya penggunaan prosedur tersebut.
Komisi tersebut juga merekomendasikan agar negara-negara Uni Eropa tidak mengakui atau mengalihkan kasus SLAPP ke negara-negara non-Uni Eropa, seperti Inggris.
Banyak penggugat kaya berduyun-duyun ke London – yang dijuluki sebagai “ibu kota pencemaran nama baik” di dunia – untuk membawa kasus-kasus yang menguntungkan mereka ke bawah hukum Inggris, yang sering memberatkan jurnalis.
Perjanjian tersebut masih perlu disetujui secara resmi oleh Parlemen Eropa. [ab/uh]
Forum