Negara-negara Uni Eropa telah setuju untuk memasukkan sayap militer gerakan militan Lebanon Hizbullah ke daftar hitam teroris mereka, suatu perubahan penting kebijakan yang dipengaruhi oleh aktivitas kelompok itu di Eropa.
Dua puluh delapan menteri luar negeri Uni Eropa mencapai kesepakatan itu dengan suara bulat dalam pertemuan bulanan mereka hari Senin (22/7).
Keputusan diambil setelah tekanan diplomatik terus menerus dari Inggris dan Belanda untuk menempatkan sayap militer kelompok Muslim Syiah itu ke daftar terorisme blok tersebut. Kedua negara itu menyebut bukti bahwa Hizbullah berada di balik pengeboman sebuah bus di Bulgaria tahun lalu, yang menewaskan lima orang Israel dan supirnya yang warga Bulgaria.
Sebelumnya, Uni Eropa menolak tekanan dari Washington dan Israel untuk memasukkan Hizbullah ke daftar hitam blok itu. Uni Eropa berpendapat langkah semacam itu dapat memicu instabilitas di Lebanon, di mana kelompok yang didukung Iran itu menjadi bagian pemerintah, dan menambah ketegangan di Timur Tengah.
Tetapi bukti dari Bulgaria mengenai serangan dan kekhawatiran mengenai semakin terlibatnya Hizbullah dalam perang di Suriah mendorong lawan-lawannya untuk mendukung langkah tersebut, yang memicu pembekuan asset sayap bersenjata Hizbullah yang mungkin ada di Uni Eropa.
Menteri Kehakiman Israel Tzipi Livni memuji keputusan Uni Eropa, seraya mengatakan bahwa setelah menimbang selama bertahun-tahun, klaim bahwa Hizbullah adalah partai politik yang sah tidaklah terbukti.
Dua puluh delapan menteri luar negeri Uni Eropa mencapai kesepakatan itu dengan suara bulat dalam pertemuan bulanan mereka hari Senin (22/7).
Keputusan diambil setelah tekanan diplomatik terus menerus dari Inggris dan Belanda untuk menempatkan sayap militer kelompok Muslim Syiah itu ke daftar terorisme blok tersebut. Kedua negara itu menyebut bukti bahwa Hizbullah berada di balik pengeboman sebuah bus di Bulgaria tahun lalu, yang menewaskan lima orang Israel dan supirnya yang warga Bulgaria.
Sebelumnya, Uni Eropa menolak tekanan dari Washington dan Israel untuk memasukkan Hizbullah ke daftar hitam blok itu. Uni Eropa berpendapat langkah semacam itu dapat memicu instabilitas di Lebanon, di mana kelompok yang didukung Iran itu menjadi bagian pemerintah, dan menambah ketegangan di Timur Tengah.
Tetapi bukti dari Bulgaria mengenai serangan dan kekhawatiran mengenai semakin terlibatnya Hizbullah dalam perang di Suriah mendorong lawan-lawannya untuk mendukung langkah tersebut, yang memicu pembekuan asset sayap bersenjata Hizbullah yang mungkin ada di Uni Eropa.
Menteri Kehakiman Israel Tzipi Livni memuji keputusan Uni Eropa, seraya mengatakan bahwa setelah menimbang selama bertahun-tahun, klaim bahwa Hizbullah adalah partai politik yang sah tidaklah terbukti.
