Uni Eropa, Senin (2/8), menjatuhkan sanksi terhadap Rosario Murillo, ibu negara sekaligus wakil presiden Nikaragua dan tujuh pejabat tinggi lainnya yang dituduh melakukan pelanggaran HAM yang serius atau merusak demokrasi, menyusul tindakan keras pemerintah negara itu terhadap para politisi oposisi.
Markas besar Uni Eropa mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sanksi-sanksi, yang meliputi pembekuan aset dan larangan perjalanan di Eropa, ditargetkan secara khusus kepada individu-individu itu dan dirancang sedemikian rupa untuk tidak merugikan penduduk atau ekonomi Nikaragua.
Dalam dua bulan terakhir, polisi di Nikaragua telah menangkap dan menahan lebih dari 20 tokoh oposisi dan beberapa kandidat yang mungkin dapat menantang Presiden Daniel Ortega dalam pemilu 7 November.
Ortega, 75, menuduh protes jalanan April 2018 di negara itu adalah bagian dari upaya kudeta terorganisir dengan dukungan pihak asing. Ia sedang mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat berturutan dalam pemilu itu.
Sebagian besar dari mereka yang ditangkap dalam tindakan keras pemerintah itu ditahan tanpa komunikasi, di lokasi yang dirahasiakan dan tanpa akses ke pengacara.
Uni Eropa mengatakan sanksi-sanksi tersebut menunjukkan bahwa blok 27 negara itu siap menggunakan semua instrumennya untuk mendukung solusi yang demokratis, damai, dan dinegosiasikan untuk krisis politik di Nikaragua.
Uni Eropa mengatakan bahwa penahanan pekan lalu terhadap calon presiden ketujuh menggambarkan besarnya penindasan di Nikaragua dan memproyeksikan gambaran suram dalam pemilu mendatang.
Langkah terbaru membuat jumlah pejabat Nikaragua yang dikenai sanksi Uni Eropa menjadi 14. [ab/uh]
