Seorang juru bicara pemerintah Uganda menuduh Amerika Serikat melakukan "pemerasan," setelah pemerintahan Presiden Barack Obama menghentikan pemberian dana ke Uganda dan membatalkan latihan militer regional untuk menanggapi pemberlakuan hukum baru yang menetapkan hubungan homoseks sebagai kejahatan.
Ofwono Opondo mengatakan kepada VOA bahwa sebagai negara berdaulat, Uganda akan terus membuat keputusan untuk kepentingan negara itu .
Opondo mengatakan, pemerintahnya menolak keputusan Amerika dan menyebutnya sebagai pemerasan.
Hari Kamis (19/6), Amerika Serikat mengumumkan telah membatalkan rencana latihan militer yang disponsori Amerika yang akan diadakan di Uganda. Pemerintahan Obama juga menghentikan pemberian dana ke negara itu dan melarang warga Uganda yang diyakini terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia memasuki Amerika Serikat.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Caitlin Hayden mengatakan undang-undang Uganda itu "bertentangan dengan hak asasi manusia universal."
Pada bulan Februari, Presiden Yoweri Museveni menandatangani undang-undang yang menetapkan homoseksualitas sebagai kejahatan, dan pelakunya dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Undang-undang itu mendatangkan kecaman internasional yang luas.
Ofwono Opondo mengatakan kepada VOA bahwa sebagai negara berdaulat, Uganda akan terus membuat keputusan untuk kepentingan negara itu .
Opondo mengatakan, pemerintahnya menolak keputusan Amerika dan menyebutnya sebagai pemerasan.
Hari Kamis (19/6), Amerika Serikat mengumumkan telah membatalkan rencana latihan militer yang disponsori Amerika yang akan diadakan di Uganda. Pemerintahan Obama juga menghentikan pemberian dana ke negara itu dan melarang warga Uganda yang diyakini terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia memasuki Amerika Serikat.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Caitlin Hayden mengatakan undang-undang Uganda itu "bertentangan dengan hak asasi manusia universal."
Pada bulan Februari, Presiden Yoweri Museveni menandatangani undang-undang yang menetapkan homoseksualitas sebagai kejahatan, dan pelakunya dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Undang-undang itu mendatangkan kecaman internasional yang luas.
