Wakil Menteri Dalam Negeri Uganda, James Baba hari Selasa (29/4) menyatakan pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-Undang baru untuk menghukum apa yang ia sebut kelompok-kelompok masyarakat “liar” yang mencampuri politik dalam negeri Uganda dan mendorong budaya buruk.
James Baba mengemukakan, berdasarkan legislasi baru, yang kini sedang dibahas Kabinet, kelompok-kelompok masyarakat itu akan kehilangan kebebasan mereka jika terlibat berbagai kegiatan selain dari yang mereka laporkan secara resmi kepada pihak berwenang setempat.
Langkah tersebut diambil dua bulan setelah negara di Afrika Timur ini memberlakukan undang-undang antihomoseksual yang keras di tengah-tengah kecaman negara Barat, dan pada waktu presiden yang telah lama menjabat di negara itu bersiap-siap mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya.
Rancangan undang–undang baru itu dikecam oleh para aktivis pro-demokrasi yang menganggapnya sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk membungkam pembangkangan yang kian besar menjelang pemilu tahun 2016.
Presiden Uganda Yoweri Museveni telah berkuasa sejak 1986.
James Baba mengemukakan, berdasarkan legislasi baru, yang kini sedang dibahas Kabinet, kelompok-kelompok masyarakat itu akan kehilangan kebebasan mereka jika terlibat berbagai kegiatan selain dari yang mereka laporkan secara resmi kepada pihak berwenang setempat.
Langkah tersebut diambil dua bulan setelah negara di Afrika Timur ini memberlakukan undang-undang antihomoseksual yang keras di tengah-tengah kecaman negara Barat, dan pada waktu presiden yang telah lama menjabat di negara itu bersiap-siap mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya.
Rancangan undang–undang baru itu dikecam oleh para aktivis pro-demokrasi yang menganggapnya sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk membungkam pembangkangan yang kian besar menjelang pemilu tahun 2016.
Presiden Uganda Yoweri Museveni telah berkuasa sejak 1986.
