Isu Iklim
Trump Tarik Amerika dari Perjanjian Iklim Paris, Pemimpin Eropa Bersikeras Pertahankan
Beberapa instruksi presiden telah dibatalkan Presiden Donald Trump, terutama menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris, menjadi pembicaraan dalam acara tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos. Para pemimpin Eropa bersikeras akan bersatu dan mempertahankan perjanjian itu, serta mengirim pesan ke Amerika.
Tak lama setelah menjabat sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat, Presiden Donald Trump mulai menghapus sebagian warisan Presiden Joe Biden; mulai dari memberi pengampunan pada hampir semua pendukungnya yang melakukan kerusuhan di Capitol Hill pada 6 Januari 2021, dan mengeluarkan serangkaian instruksi presiden yang mengisyaratkan keinginannya merombak badan-badan di AS.
Trump menandatangani inpres untuk meningkatkan keamanan di perbatasan, menetapkan kartel narkoba sebagai organisasi teroris asing, membatasi pemberian kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir di AS, membekukan beberapa peraturan baru, dan membentuk gugus tugas untuk efisiensi pemerintah federal.
Trump juga menandatangani inpres yang mengarahkan Amerika untuk kembali menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris yang penting. Langkah ini menjadi pukulan terhadap upaya dunia untuk memerangi pemanasan global, dan sekali lagi menjauhkan AS dari sekutu-sekutu terdekatnya.
Sewaktu menandatangi inpres itu di hadapan sekitar 2.500 orang yang memadati Capital One Arena di Washington DC, Trump mengatakan “dengan keluar dari Perjanjian Iklim Paris, Amerika dapat menghemat lebih dari satu triliun dolar.”
Will Scharf, Staf Gedung Putih yang mendampinginya juga memperkuat pernyataannya “dengan keluar dari perjanjian itu, Amerika dapat menghemat lebih dari satu triliun dolar.”
Uni Eropa Tegaskan Tetap Teguh pada Perjanjian Iklim Paris
Kepala Uni Eropa Ursula von der Leyen menegaskan blok 27 negara itu akan tetap berpegang teguh pada Perjanjian Iklim Paris meskipun Trump memutuskan untuk menarik Amerika dari perjanjian itu.
“Perjanjian Paris terus menjadi harapan terbaik bagi seluruh umat manusia. Eropa akan tetap berada di jalur yang benar, dan terus bekerja sama dengan semua negara yang ingin melindungi alam dan menghentikan pemanasan global. Demikian juga, semua benua harus memahami peluang AI dan mengelola risikonya. Dalam tantangan seperti ini, kita tidak berpacu dengan satu sama lain, tetapi kita berpacu dengan waktu. Bahkan di tengah persaingan yang ketat, kita harus bersatu.”
Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo mengatakan blok itu harus “tetap berpegang teguh pada tujuan” Kesepakatan Hijau Eropa, baik untuk alasan daya saing maupun lingkungan.
“Setelah apa yang terjadi kemarin, dunia ini penuh dengan ketidakpastian dan mungkin besok akan ada lebih banyak lagi ketidakpastian. Mari kita sebagai orang Eropa di dalam Uni Eropa tidak menambah ketidakpastian dengan menciptakan ambiguitas pada tujuan kita,” ujar De Croo.
Sekjen Dewan Eropa yang juga mantan presiden Swiss, Alain Berset, menilai Eropa harus mengirim pesan yang jelas kepada Amerika. “Trump mengirim pesan yang jelas, dan dari perspektif Eropa dan Dewan Eropa, kita juga harus mengirim pesan yang jelas. (Bahwa) kita memiliki nilai, demokrasi, aturan hukum dan hak asasi yang kuat. Kita harus terlibat selama lima tahun ke depan untuk menjadi kuat, sekuat mungkin, namun tetap bersatu,” tukasnya.
Jesper Brodin, Kepala Eksekutif IKEA, perusahaan mebel global, menggarisbawahi manfaat Perjanjian Iklim Paris bagi dunia bisnis. “Bagi kami – yang telah mengikuti perjalanan yang tidak mulus selama beberapa tahun ini – kami tidak hanya dapat berhasil memenuhi Perjanjian Iklim Paris, tetapi juga bagaimana perjanjian ini dapat memberikan manfaat bagi bisnis.”
Harapan
Andy Beshear, Gubernur Kentucky yang merupakan salah satu politisi Amerika yang hadir dalam pertemuan di Swiss itu menyampaikan harapan bahwa Trump dan para pendukungnya akan menyadari pentingnya aliansi di seluruh dunia.
“Pidato Trump berbeda dengan yang akan saya sampaikan. Tetapi dia telah terpilih sebagai presiden dan dia berhak untuk menyampaikan pidato pelantikannya dengan cara yang dia pilih. Saya berharap Trump dan para penasihatnya akan menyadari betapa pentingnya aliansi bagi stabilitas global, terutama betapa pentingnya hubungan antara Eropa dan Amerika bagi stabilitas global,” kata Beshear.
Kesepakatan Paris bertujuan untuk membatasi pemanasan global jangka panjang hingga 1,5 derajat Celcius atau jika tidak tercapai, menjaga suhu setidaknya di bawah sekitar 2 derajat Celcius, di atas tingkat pra-industri. [em/hj/aa]
See all News Updates of the Day
Data: Hanya Tujuh Negara yang Penuhi Standar Kualitas Udara WHO pada 2024
Chad dan Bangladesh tercatat sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia pada 2024, dengan rata-rata kadar kabut asap lebih dari 15 kali lipat di atas pedoman WHO
Data perusahaan pemantauan kualitas udara asal Swiss, IQAir, pada Selasa (11/3) menunjukkan bahwa hanya tujuh negara yang dapat memenuhi standar kualitas udara yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun lalu. Para peneliti memperingatkan bahwa upaya mengatasi polusi udara akan semakin sulit setelah Amerika Serikat memutuskan menghentikan program pemantauan kualitas udara di dunia.
Chad dan Bangladesh tercatat sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia pada 2024, dengan rata-rata kadar kabut asap lebih dari 15 kali lipat di atas pedoman WHO, berdasarkan data yang dikumpulkan IQAir.
Hanya Australia, Selandia Baru, Bahama, Barbados, Grenada, Estonia, dan Islandia yang berhasil memenuhi standar WHO, kata IQAir.
Kesenjangan data yang besar, terutama di Asia dan Afrika, membuat pemantauan kualitas udara global menjadi kurang jelas. Sebelumnya banyak negara berkembang bergantung pada sensor udara di kedutaan dan konsulat Amerika Serikat untuk mengukur tingkat polusi di wilayah mereka.
Namun, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat baru-baru ini menghentikan program tersebut karena keterbatasan anggaran. Akibatnya, data yang telah terkumpul lebih dari 17 tahun dihapus pada minggu lalu dari situs resmi pemantauan kualitas udara pemerintah Amerika, airnow.gov, termasuk data yang dikumpulkan di Chad.
"Sebagian besar negara masih memiliki beberapa sumber data lain, tetapi dampaknya akan sangat besar bagi Afrika, karena sering kali ini adalah satu-satunya sumber data pemantauan kualitas udara real-time yang dapat diakses publik," kata Manajer Sains Kualitas Udara IQAir Christi Chester-Schroeder.
Kekhawatiran terhadap data membuat Chad dikeluarkan dari daftar IQAir 2023. Namun, pada 2022, Chad masih dinobatkan sebagai negara dengan tingkat polusi tertinggi, dipengaruhi oleh debu dari gurun serta pembakaran tanaman yang tak terkendali.
Konsentrasi rata-rata partikel udara kecil yang berbahaya, yang dikenal sebagai PM2.5, mencapai 91,8 mikrogram per meter kubik (mg/m3) pada tahun lalu di negara tersebut, sedikit lebih tinggi dari 2022.
WHO merekomendasikan batas maksimal 5 mg/m3, tetapi standar ini hanya dipenuhi oleh 17 persen kota pada tahun lalu.
India menempati peringkat kelima negara berpolusi tertinggi, setelah Chad, Bangladesh, Pakistan, dan Republik Demokratik Kongo. Rata-rata konsentrasi PM2.5 di negara itu turun 7 persen pada tahun ini menjadi 50,6 mg/m3.
Namun, India memiliki 12 dari 20 kota paling tercemar di dunia. Kota industry Byrnihat, yang terletak di wilayah timur laut India, menempati peringkat pertama dengan rata-rata kadar PM2.5 sebesar 128 mg/m3.
Chester-Schroeder mengatakan bahwa perubahan iklim semakin berperan dalam meningkatkan polusi. Suhu yang lebih panas menyebabkan kebakaran hutan yang lebih ganas dan berlangsung lebih lama di beberapa wilayah Asia Tenggara dan Amerika Selatan.
Christa Hasenkopf, Direktur Program Udara Bersih di Energy Policy Institute (EPIC) di University of Chicago, mengatakan bahwa setidaknya 34 negara akan kehilangan akses ke data polusi yang dapat diandalkan setelah program pemantauan Amerika dihentikan.
Hasenkopf menjelaskan bahwa program Departemen Luar Negeri Amerika membantu meningkatkan kualitas udara di kota-kota yang memiliki monitor. Dengan udara yang lebih bersih, risiko kesehatan bagi diplomat Amerika berkurang, sehingga tunjangan bahaya mereka juga dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut memberikan manfaat nyata.
"(Ini) merupakan pukulan telak bagi upaya peningkatan kualitas udara di seluruh dunia," katanya. [ah/rs]
- Associated Press
Amerika Mundur dari Dana Kompensasi Kerusakan Iklim
Pemerintahan Presiden Donald Trump telah memberi tahu sejumlah lembaga keuangan dunia bahwa Amerika Serikat menarik diri dari Dana Kerugian dan Kerusakan Iklim internasional yang bersejarah.
Para analis iklim pada Senin (10/3) mengkritik keputusan Departemen Keuangan AS untuk secara resmi menarik diri dari dana yang dirancang sebagai kompensasi atas kerusakan oleh negara-negara pencemar terhadap negara-negara miskin yang terutama dirugikan oleh badai ekstrem, panas, dan kekeringan yang disebabkan oleh pembakaran batu bara, minyak, dan gas.
Seorang pejabat Departemen Keuangan mengatakan dalam sebuah surat pada minggu lalu bahwa para anggota dewan dana tersebut yang berasal dari AS telah mengundurkan diri.
"Sesuai dengan instruksi Presiden Trump tentang Dahulukan Amerika sebagai yang Utama dalam Perjanjian-perjanjian Lingkungan Internasional, Amerika Serikat telah menarik diri dari Dana untuk Menanggapi Kerugian dan Kerusakan," kata seorang juru bicara Departemen Keuangan dalam sebuah email pada hari Senin. "Kami telah memberi tahu semua pihak terkait keputusan kami ini."
Dalam 50 hari pertamanya, pemerintahan Trump telah menghilangkan atau memotong pendanaan untuk keadilan lingkungan di dalam negeri, bantuan asing, perubahan iklim dan keragaman, kesetaraan, dan inklusi.
Presiden tersebut juga memulai proses satu tahun untuk sekali lagi menarik diri dari perjanjian iklim Paris 2015 yang bersejarah. Awal bulan ini, AS menarik diri dari sebuah perjanjian iklim khusus di mana negara-negara kaya membantu negara-negara kecil yang miskin beralih ke energi yang lebih bersih.
Ketika dana tersebut disetujui pada tahun 2022, Presiden Joe Biden saat itu berjanji bahwa AS, penghasil karbon dioksida terbesar di dunia, akan menyumbang $17,5 juta.
"Sangat disayangkan melihat AS mengingkari janjinya," kata Mohamed Adow, pendiri Power Shift Africa dan seorang veteran dalam negosiasi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa. "Keputusan ini akan mengakibatkan penderitaan besar bagi sebagian orang termiskin dan paling rentan di dunia. Orang-orang ini adalah pihak yang paling sedikit berkontribusi terhadap keadaan iklim yang mengkhawatirkan ini."
Belasan negara yang tingkat polusinya lebih rendah — Australia, Austria, Denmark, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Norwegia, Spanyol, Swedia, Uni Emirat Arab, dan Inggris — dan Uni Eropa telah menjanjikan lebih banyak dana daripada AS. Dua janji terbesar — $104 juta — berasal dari Italia dan Prancis.
Hingga Januari, Dana Kerugian dan Kerusakan Iklim telah menjanjikan $741,42 juta, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara-negara miskin, yang sering kali berada di belahan bumi selatan, telah lama menganggap dana tersebut sebagai salah satu bentuk keadilan lingkungan. Itu adalah gagasan yang diblokir oleh AS dan banyak negara kaya hingga tahun 2022, ketika mereka menerima pembentukannya tetapi bersikeras bahwa itu bukan ganti rugi.
"Tiga dekade yang panjang dan akhirnya kita berhasil mewujudkan keadilan iklim," kata Seve Paeniu, menteri keuangan Tuvalu, ketika negosiasi iklim PBB membentuk dana tersebut. "Akhirnya kita menanggapi seruan ratusan juta orang di seluruh dunia untuk membantu mereka mengatasi kerugian dan kerusakan." [ab/ka]
- Arif Budiman
VOA Headline News: AS Mundur dari Dana Kompensasi Kerusakan Iklim
Pemotongan Anggaran Paksa Kedutaan Besar Amerika Akhiri Pendataan Polusi
Amerika Serikat sejak 2008 telah memantau kualitas udara melalui kedutaan besarnya, sebagai layanan bagi warga Amerika di luar negeri tetapi juga sebagai cara yang semakin banyak digunakan untuk berbagi data ilmiah yang akurat yang mungkin disensor di luar negeri.
Amerika Serikat pada Selasa (4/3) mengakhiri pencatatan polusi oleh kedutaan besarnya, yang telah menjadi sumber data penting terutama di Beijing, karena Presiden Donald Trump memangkas pengeluaran luar negeri dan sektor lingkungan.
Departemen Luar Negeri AS menyebut “keterbatasan anggaran” sebagai alasan saat mengatakan pihaknya akan mengakhiri transmisi data Program Pemantauan Kualitas Udara.
“Iklim anggaran saat ini mengharuskan kami melakukan pemotongan yang sulit dan, sayangnya, kami tidak dapat terus menerbitkan data ini,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS.
Data historis akan tetap ada di situs Badan Perlindungan Lingkungan, tetapi data terkini dihentikan pada Selasa dan akan tetap tidak aktif kecuali pendanaan dipulihkan, kata Departemen Luar Negeri.
Amerika Serikat sejak 2008 telah memantau kualitas udara melalui kedutaan besarnya, sebagai layanan bagi warga Amerika di luar negeri tetapi juga sebagai cara yang semakin banyak digunakan untuk berbagi data ilmiah yang akurat yang mungkin disensor di luar negeri.
Di China, pihak berwenang negara tersebut pada 2014 melarang aplikasi populer untuk berbagi data dari kedutaan besar AS menjelang pertemuan puncak internasional besar yang dihadiri oleh presiden AS saat itu, Barack Obama.
Namun, para peneliti mengatakan bahwa transparansi tersebut telah memberikan dampak yang nyata, di mana China mengambil tindakan setelah dipermalukan oleh data kedutaan AS yang dirilis di media sosial, yang menunjukkan polusi yang jauh lebih buruk daripada angka resmi.
Duta besar era Obama untuk China, Gary Locke, menghadapi cemoohan di media pemerintah setelah dia menginisiasi penggunaan monitor di kedutaan dan konsulat yang melacak apa yang disebut partikel PM 2,5 yang terbawa dalam kabut asap tebal yang menyelimuti ibu kota China.
Data kualitas udara dari kedutaan AS juga sering digunakan sebagai referensi di New Delhi, yang memiliki masalah polusi yang parah.
Trump sejak kembali menjabat pada Januari telah memangkas pengeluaran termasuk untuk kerja sama internasional dan lingkungan karena dia berjanji untuk memangkas anggaran pemerintah dan memprioritaskan pemotongan pajak.
Di bawah arahan miliarder teknologi Elon Musk, pemerintahan Trump praktis menutup Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang telah lama berada di garis depan dalam upaya AS untuk mendapatkan pengaruh di luar negeri.
Trump juga telah secara drastis mengurangi staf di sektor lingkungan dan menolak serangkaian inisiatif iklim oleh presiden sebelumnya, Joe Biden.
Polusi udara, yang diperburuk oleh perubahan iklim, berkontribusi terhadap hampir tujuh juta kematian dini di seluruh dunia setiap tahun, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). [ns/uh]
Gelombang Panas Paksa Filipina Tutup Sekolah di Hampir Separuh Wilayah Manila
Gelombang panas yang melanda sebagian besar wilayah Filipina pada April dan Mei tahun lalu menyebabkan kelas tatap muka ditiadakan hampir setiap hari sehingga berdampak pada jutaan siswa.
Cuaca panas ekstrem memaksa Filipina menutup sekolah di hampir separuh wilayah ibu kota pada Senin (3/3), menurut pejabat setempat. Negara tersebut kini memasuki musim kemarau yang terik dan menyengat.
Badan layanan cuaca nasional memperingatkan bahwa indeks panas, yang mengukur suhu udara dan kelembapan relatif, diperkirakan mencapai tingkat "berbahaya" di Manila dan dua wilayah lainnya di Filipina.
"Kram panas dan kelelahan akibat panas mungkin terjadi" pada tingkat tersebut, kata badan layanan cuaca, sambil memperingatkan warga di daerah terdampak untuk menghindari paparan sinar matahari yang berkepanjangan.
Gelombang panas yang melanda sebagian besar wilayah Filipina pada April dan Mei tahun lalu menyebabkan kelas tatap muka ditiadakan hampir setiap hari sehingga berdampak pada jutaan siswa.
Manila mencatat suhu tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 38,8 derajat Celsius, pada 27 April tahun lalu.
Meskipun suhu pada Senin (3/3) diperkirakan hanya mencapai 33 derajat Celsius, pemerintah daerah di Manila dan enam distrik lainnya tetap memerintahkan penutupan sekolah sebagai langkah pencegahan.
Departemen Pendidikan mencatat bahwa wilayah ibu kota memiliki lebih dari 2,8 juta siswa.
Departemen Pendidikan di distrik Malabon, Manila, melalui pejabat Edgar Bonifacio, menyatakan bahwa penutupan kegiatan belajar berdampak pada lebih dari 68.000 siswa di 42 sekolah.
"Kami terkejut dengan peringatan indeks panas," kata Bonifacio kepada AFP, sembari menambahkan, "Kami belum merasakan panas yang ekstrem di luar."
Namun, berdasarkan protokol yang diterapkan selama gelombang panas tahun lalu, pengawas sekolah distrik merekomendasikan penangguhan kelas tatap muka.
Di distrik Valenzuela, pejabat sekolah Annie Bernardo mengatakan kepada AFP bahwa 69 sekolah di wilayahnya telah diinstruksikan untuk beralih ke model pembelajaran "alternatif," termasuk kelas daring.
Suhu rata-rata global pada 2024 mencetak rekor tertinggi dan bahkan sempat melewati ambang batas pemanasan kritis 1,5 derajat Celsius.
Pada Januari, UNICEF—badan PBB untuk anak-anak—melaporkan bahwa cuaca ekstrem mengganggu pendidikan sekitar 242 juta anak di 85 negara tahun lalu, termasuk Filipina, dengan gelombang panas sebagai faktor yang paling berdampak. [ah/rs]
Forum