Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada Kamis (23/1), menandatangani instruksi presiden terkait kecerdasan buatan atau AI untuk "membuat Amerika sebagai ibu kota dunia dalam kecerdasan buatan," kata ajudannya kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih.
Instruksi tersebut menetapkan tenggat 180 hari bagi Rencana Aksi AI untuk membuat kebijakan "untuk mempertahankan dan meningkatkan dominasi AI global Amerika guna mempromosikan kemajuan manusia, daya saing ekonomi, dan keamanan nasional."
Trump juga memberitahu penasihat AI dan asisten keamanan nasionalnya untuk berupaya menghapus kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh mantan Presiden Joe Biden.
Trump pada hari Senin (20/1) mencabut instruksi presiden tahun 2023 yang ditandatangani Biden yang berupaya mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh AI bagi konsumen, pekerja, dan keamanan nasional.
Instruksi Biden mengharuskan pengembang sistem AI yang menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional, ekonomi, kesehatan masyarakat, atau keselamatan AS untuk membagikan hasil uji keamanan dengan pemerintah AS, sesuai dengan Undang-undang Produksi Pertahanan, sebelum dirilis ke publik.
Trump juga menandatangani instruksi mengenai pembentukan kelompok kerja mata uang kripto yang bertugas mengusulkan kerangka regulasi baru untuk aset digital dan menjajaki pembuatan stok mata uang kripto.
Tindakan yang banyak diantisipasi itu juga memerintahkan agar layanan perbankan untuk perusahaan kripto dilindungi, dan melarang pembuatan mata uang digital bank sentral yang dapat bersaing dengan mata uang kripto yang ada.
Instruksi tersebut tampaknya memenuhi janji kampanye Trump untuk menjadi "presiden kripto dan mempromosikan adopsi aset digital.”
Hal itu sangat kontras dengan regulator Presiden Joe Biden yang, dalam upaya untuk melindungi warga Amerika dari penipuan dan pencucian uang, menindak tegas perusahaan kripto, menggugat perdagangan Coinbase, Binance, Kraken, dan puluhan lainnya di pengadilan federal, dengan tuduhan bahwa mereka melanggar hukum AS.
Kelompok kerja tersebut akan terdiri dari Menteri Keuangan, Jaksa Agung, serta Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, bersama dengan para kepala lembaga lainnya. Kelompok tersebut bertugas mengembangkan kerangka regulasi untuk aset digital, termasuk stablecoin, sejenis mata uang kripto yang biasanya dipatok dengan dolar AS.
Kelompok tersebut juga akan "mengevaluasi potensi penciptaan dan pemeliharaan persediaan aset digital nasional ... yang berpotensi berasal dari mata uang kripto yang secara sah disita oleh Pemerintah Federal melalui upaya penegakan hukumnya."
Pada bulan Desember, Trump menunjuk kapitalis ventura dan mantan eksekutif PayPal David Sacks sebagai kepala kripto dan kecerdasan buatan. Ia akan memimpin kelompok tersebut, kata instruksi presiden itu.
Dan terakhir, Trump menandatangani pengampunan untuk 23 pengunjuk rasa antiaborsi pada hari Kamis di Ruang Oval Gedung Putih.
Pengampunan tersebut diberikan sehari sebelum pengunjuk rasa antiaborsi dijadwalkan turun ke Washington untuk acara tahunan "Pawai untuk Kehidupan." [uh/jm]
Forum