Pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump hari Selasa (5/9) mengakhiri program yang melindungi 800 ribu imigran tanpa dokumen berusia muda supaya tidak dideportasi, tetapi memberikan waktu enam bulan kepada Kongres untuk bertindak jika ingin agar mereka tetap berada di Amerika.
Presiden Trump menyetujui keputusan untuk mengakhiri program itu tetapi meminta Jaksa Agung Jeff Sessions yang mengumumkan secara terbuka perubahan kebijakan kontroversial tersebut. Sessions mengakhiri perintah eksekutif berumur lima tahun yang dikeluarkan Presiden Barack Obama, yang menjadi landasan pembentukan program “Deferred Action for Childhood Arrivals” atau “Penangguhan Tindakan terhadap Anak-Anak Imigran Ilegal” – yang disebut sebagai DACA. Sessions dengan singkat mengatakan “DACA dibatalkan”.
Dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan kemudian, Trump mengatakan “tidak suka menghukum anak-anak, yang sebagian besar kini telah dewasa, atas tindakan orang tua mereka. Tetapi kita juga harus mengakui bahwa kita adalah bangsa yang selain memberi kesempatan juga merupakan negara yang berdasarkan hukum.”
“Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, kami akan menyelesasikan isu DACA ini dengan mempertimbangkan unsur kemanusiaan – tetapi lewat proses demokratis yang sesuai aturan hukum,” tambah Trump.
DACA Izinkan Anak Muda Tanpa Dokumen untuk Bekerja dan Belajar
Program DACA itu mengizinkan anak-anak muda – yang datang ke Amerika sebelum berusia 16 (enam belas) tahun dan datang sebelum bulan Juni 2007 - untuk bekerja dan belajar di Amerika dan berdinas di militer. Mereka sebagian besar berasal dari Meksiko dan negara-negara Amerika Tengah.
“Kita tidak bisa mengizinkan setiap orang datang kesini,” ujar Sessions kepada wartawan. “Kita tidak bisa menerima semua orang.” Sessions menambahkan pembatasan imigrasi “berarti kita menegakkan aturan hukum kita secara benar.”
“Dreamers” akan Dideportasi pada Maret 2018, Kecuali Jika Kongres Keluarkan Aturan Baru
Imigran tanpa dokumen – yang biasanya dikenal sebagai “Dreamers” dan melihat Amerika sebagai tanah air mereka – bisa dideportasi ke negara asal mereka bulan Maret 2018, kecuali jika Kongres mengeluarkan aturan hukum yang memblokir hal itu.
Sessions, tokoh garis keras dalam kebijakan imigrasi dan mendesak Trump untuk mengakhiri program itu, namun dia tidak bersedia menjawab pertanyaan wartawan ketika mengumumkan untuk mengakhiri DACA.
Kementerian Keamanan Dalam Negeri Minta Penghentian Keputusan Ini Tak Dianggap Remeh
Pejabat Sementara Kementerian Keamanan Dalam Negeri Elaine Duke lewat pernyataan tertulis mengatakan “keputusan pemerintah untuk mengakhiri DACA seharusnya tidak dianggap remeh. Departemen Kehakiman telah mengevaluasi secara hati-hati keabsahan program ini dan memutuskan bahwa program ini bertentangan dengan undang-undang imigrasi yang ada.”
Ditambahkannya bahwa, “Sebagai hasil dari proses pengadilan baru-baru ini, kami menghadapi dua pilihan: menghentikan program ini secara berangsur-angsur dan tertib sehingga tetap melindungi penerima manfaat DACA sementara Kongres berupaya meloloskan UU baru; atau mengizinkan pengadilan mengakhiri program ini segera dan secara menyeluruh. Kami memilih opsi yang paling tidak mengganggu.”
Penerima DACA yang Habis Izin Tinggalnya, Diminta Memperpanjang sebelum 5 Oktober
Elaine Duke mengatakan “belum ada penerima manfaat program” yang akan terkena dampak sebelum 5 Maret 2018, dan ini memberi Kongres kesempatan meloloskan UU baru. Penerima DACA yang ijin tinggalnya berakhir sebelum tanggal itu diperkenankan memperpanjang izin mereka jika melakukannya selambat-lambatnya pada 5 Oktober. Pejabat-pejabat Kemeterian Keamanan Dalam Negeri mengatakan belum ada pembaruan lain yang akan dilakukan.
Duke menambahkan lewat surat pada hari Senin (4/9) Sessions telah menyampaikan kepadanya bahwa Obama telah menciptakan program itu “tanpa wewenang hukum yang tepat dan tanpa tenggat akhir yang pasti, setelah Kongres berulangkali menolak usulan undang-undang tentang hal serupa. Aturan imigrasi yang tidak jelas seperti itu merupakan tindakan eksekutif yang tidak konstitusional.
Kebijakan DACA yang Dikeluarkan Obama Dinilai Melampaui Wewenang Presiden
Sejumlah tokoh ada yang mendukung atau sebaliknya menentang program tersebut, tetapi para tokoh kunci di lingkaran dalam Presiden Trump – termasuk Jaksa Agung Jeff Sessions – dan banyak anggota Partai Republik di Kongres adalah penentang kuat program ini. Mereka mengecam program ini yang dinilai sebagai kebijakan yang melampaui wewenang presiden.[em/jm]
