Presiden Amerika Donald Trump telah mengesahkan legislasi mengenai sanksi-sanksi yang ia sebut “sangat cacat” dengan “pasal-pasal yang jelas-jelas tidak konstitusional.”
Legislasi yang dimaksudkan untuk menghukum Moskow atas campur tangannya dalam pemilu Amerika tahun lalu itu memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap Rusia, Iran dan Korea Utara. Legislasi juga membatasi kewenangan presiden untuk mencabut sanksi-sanksi tanpa berkonsultasi dengan Kongres.
“Dengan membatasi fleksibilitas eksekutif, legislasi ini membuat Amerika semakin sulit mencapai kesepakatan yang baik bagi rakyat Amerika, dan akan menggerakkan China, Rusia dan Korea Utara menjadi semakin dekat,” kata Trump dalam salah satu pernyataan yang dikeluarkan Gedung Putih hari Rabu.
Ia juga menyatakan meskipun legislasi itu memiliki banyak kekurangan, ia menandatangani legislasi itu demi keutuhan nasional. “Sejak legislasi ini pertama kali diajukan, saya telah menyatakan keprihatinan kepada Kongres mengenai betapa legislasi ini secara tidak patut melanggar kewenangan eksekutif, merugikan perusahaan-perusahaan Amerika, dan merusak kepentingan sekutu-sekutu Eropa kita,” kata Trump.
Legislasi yang ditandatangani Trump itu juga disebut dalam salah satu pernyataan Gedung Putih “mengirim pesan jelas kepada Iran dan Korea Utara bahwa rakyat Amerika tidak akan mendiamkan perilaku mereka yang berbahaya dan menggoyahkan. Amerika juga akan terus bekerja sama erat dengan teman dan sekutu-sekutunya untuk mengawasi aktivitas berbahaya negara-negara itu, sebut pernyataan Gedung Putih.
Belum ada reaksi langsung dari Korea Utara. Seorang pejabat senior di Teheran dikutip menyatakan sanksi-sanksi baru Amerika itu melanggar perjanjian nuklir yang dicapai Iran dengan Amerika dan negara-negara berpengaruh lainnya dua tahun silam, dan akan ada tanggapan dari para pemimpin Iran dengan “cara yang pantas dan proporsional.”
Sementara itu Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev mengatakan undang-undang baru Amerika itu sama saja dengan perang dagang berskala penuh. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan akan ada langkah balasan terhadap Amerika Serikat, di luar perintah Presiden Vladimir Putin tiga hari sebelumnya mengenai pemangkasan tajam staf diplomatik Amerika di ibukota Rusia. [uh/lt]
