Keputusan Burma yang cepat terkait pelangaran penyensoran media diamati dengan hati-hati oleh Tiongkok, dimana para pejabat pemerintah disana tetap mengontrol secara ketat arus informasi.
Burma hari Senin mengumumkan bahwa media lokal tidak lagi diharuskan untuk menyampaikan artikel berita mereka untuk diperiksa oleh sensor negara sebelum diterbitkan, kebijakan yang menyudahi komponen penting dalam kebijakan penyensoran yang sudah berlangsung lama.
Kabar itu ditanggapi secara berbeda-beda oleh surat-surat kabar yang dikontrol pemerintah Tiongkok. “The People’s Daily” – suratkabar resmi Partai Komunis Tiongkok menulis artikel yang cukup netral tentang berita itu, bahkan mengutip seorang wartawan Burma yang memuji langkah itu dan menyebutnya bersejarah.
Tetapi suratkabar “The Party’s Global Times” lebih negatif, dengan menerbitkan sebuah editorial yang mengatakan bahwa Tiongkok seharusnya tidak mengikuti apa yang disebutnya model reformasi “tidak menentu” ala Burma, yang juga dikenal sebagai Myanmar.
“Tiongkok seharusnya memperhatikan kecenderungan situasinya dan melihat dari segi praktisnya, serta tidak kebingungan dan mengikuti negara-negara terbelakang seperti Myanmar dan Vietnam yang menjadi idola kita”, tulis editorial suratkabar itu.
Beberapa pihak bertanya-tanya apakah Tiongkok – yang telah melakukan proses reformasi bertahap selama tiga puluh tahun terakhir – akan terinspirasi untuk mempercepat usaha reformasinya seperti yang telah dilakukan sekutu lamanya Burma.
Tetapi analis Tiongkok yang independen dan berkantor di Beijing – Bill Bishop – mengatakan Beijing tampaknya tidak merasa terpanggil untuk mengikuti gerakan cepat tetangganya, mengingat situasi media di negara itu jauh lebih canggih.
Burma hari Senin mengumumkan bahwa media lokal tidak lagi diharuskan untuk menyampaikan artikel berita mereka untuk diperiksa oleh sensor negara sebelum diterbitkan, kebijakan yang menyudahi komponen penting dalam kebijakan penyensoran yang sudah berlangsung lama.
Kabar itu ditanggapi secara berbeda-beda oleh surat-surat kabar yang dikontrol pemerintah Tiongkok. “The People’s Daily” – suratkabar resmi Partai Komunis Tiongkok menulis artikel yang cukup netral tentang berita itu, bahkan mengutip seorang wartawan Burma yang memuji langkah itu dan menyebutnya bersejarah.
Tetapi suratkabar “The Party’s Global Times” lebih negatif, dengan menerbitkan sebuah editorial yang mengatakan bahwa Tiongkok seharusnya tidak mengikuti apa yang disebutnya model reformasi “tidak menentu” ala Burma, yang juga dikenal sebagai Myanmar.
“Tiongkok seharusnya memperhatikan kecenderungan situasinya dan melihat dari segi praktisnya, serta tidak kebingungan dan mengikuti negara-negara terbelakang seperti Myanmar dan Vietnam yang menjadi idola kita”, tulis editorial suratkabar itu.
Beberapa pihak bertanya-tanya apakah Tiongkok – yang telah melakukan proses reformasi bertahap selama tiga puluh tahun terakhir – akan terinspirasi untuk mempercepat usaha reformasinya seperti yang telah dilakukan sekutu lamanya Burma.
Tetapi analis Tiongkok yang independen dan berkantor di Beijing – Bill Bishop – mengatakan Beijing tampaknya tidak merasa terpanggil untuk mengikuti gerakan cepat tetangganya, mengingat situasi media di negara itu jauh lebih canggih.
