Hampir lima tahun setelah militer kembali merebut tampuk kekuasaan dengan kudeta, Thailand akhirnya mengumumkan pemilu yang akan berlangsung akhir Maret mendatang.
Pemilu terselenggara setelah kian besarnya tentangan terhadap kontrol militer yang ketat terhadap kebebasan berekspresi, sementara aktivis dan seniman menghadapi risiko ancaman penjara yang kian besar karena secara terbuka menuntut diselenggarakannya pemilu.
Ketua Komisi Pemilu Ithiporn Boonpracong mengatakan dalam konferensi pers hari Rabu bahwa pemilu ditetapkan akan berlangsung pada 24 Maret.
“Itulah tanggalnya, yang cukup fleksibel dan seharusnya menguntungkan bagi semua yang berkepentingan. Inilah alasan utama mengapa kami memutuskan untuk memilih tanggal tersebut,” ujarnya.
Frustrasi masyarakat kian besar sewaktu komisi pemilu baru-baru ini mengumumkan bahwa pemilu yang telah lama dijanjikan akan ditunda untuk keenam kalinya karena kekhawatiran bahwa tanggal 24 Februari yang telah dijadwalkan akan berbenturan dengan acara penobatan Raja Maha Vajiralongkorn pada bulan Mei.
Alasan ini membingungkan banyak orang, mengingat tanggal yang semakin diundur justru akan semakin membuatnya terselenggara berdekatan dengan acara penobatan.
Sekelompok pendukung setia kerajaan berdemonstrasi di luar kantor Komisi Pemilu untuk memprotes pemilu sebelum penobatan itu, tidak lama setelah tanggal pemilu diumumkan pada hari Rabu. [uh]
