Pemerintah Thailand mengatakan akan memberlakukan sebuah undang-undang keamanan yang keras untuk memberi wewenang luas bagi pihak militer dalam menghadapi demonstrasi massa hari Minggu depan oleh para pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang buron.
Wakil Perdana Menteri Suthep Thaugsuban hari Senin mengatakan ia akan meminta Kabinet hari Selasa untuk memberlakukan UU Keamanan Dalam Negeri, yang mengijinkan militer membantu polisi dan memberi wewenang untuk memberlakukan jam malam dan melarang adanya perkumpulan.
Demonstrasi tanggal 14 Maret dilaporkan akan dipimpin Front Bersatu Untuk Demokrasi Melawan Diktator (UDD) yang pro Thaksin, dan dikenal mengenakan kaos merah.
Thaksin menggunakan halaman Twitter-nya hari Sabtu untuk menghimbau pendukungnya untuk ikut dalam demonstrasi itu. Ia meminta pendukungnya untuk bekerja demi demokrasi, keadilan dan keadilan di Thailand.