Pembicaraan antara PM Sudan Abdalla Hamdok dan para pemimpin kudeta militer 25 Oktober mencapai kemajuan, kata seorang sumber yang dekat dengan Hamdok pada hari Kamis (4/11), sementara AS dan PBB mendesak dicapainya solusi.
Seorang sumber kedua mengatakan Sudan dapat membentuk dewan berdaulat baru beranggotakan 14 orang dalam waktu dekat sebagai langkah pertama oleh militer ke arah pembentukan institusi transisi yang baru.
Dalam isyarat terbaru mengenai tekanan internasional yang meningkat, Sekjen PBB Antonio Guterres berbicara kepada panglima militer Abdel Fattah al-Burhan pada Kamis dan mendesaknya agar memulihkan tatanan konstitusional dan proses peralihan.
Dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken hari Kamis, Burhan sependapat mengenai perlunya mempercepat pembentukan pemerintahan, kata kantor Burhan.
“Kedua pihak sepakat mengenai perlunya mempertahankan jalur transisi demokratis, perlunya melengkapi struktur pemerintah transisi dan untuk mempercepat pembentukan pemerintahan,” kata kantornya.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan Blinken dalam percakapan itu mendesak Burhan agar segera membebaskan semua tahanan politik yang ditahan sejak kudeta dan “kembali ke dialog yang mengembalikan PM Hamdok ke jabatannya dan memulihkan pemerintahan yang dipimpin sipil di Sudan.”
PBB telah berupaya menengahi diakhirinya krisis politik setelah kudeta di mana para politisi sipil senior ditahan dan Hamdok dikenai tahanan rumah.
Utusan khusus PBB untuk Sudan, Volker Perthes, mengatakan pembicaraan telah menghasilkan garis besar kesepakatan potensial mengenai kembalinya pembagian kekuasaan, termasuk didudukkannya kembali perdana menteri terguling ke jabatannya.
Namun ia mendesak suatu perjanjian untuk tercapai dalam “beberapa hari bukannya beberapa pekan” sebelum sikap kedua pihak mengeras.
Hamdok telah menuntut pembebasan semua tahanan dan mengesampingkan kudeta sebagai syarat perundingan lebih lanjut dengan militer.
Otoritas tertinggi Sudan, Dewan Kedaulatan yang merupakan gabungan sipil-militer, telah dibubarkan oleh Burhan bersama dengan kabinet yang dipimpin sipil.
Burhan, yang mengatakan ia berkomitmen pada transisi ke demokrasi dan pemilu, mengatakan setelah kudeta bahwa Dewan Kedaulatan baru dan kabinet akan diangkat.
Kamis malam, TV pemerintah menyatakan Burhan telah memerintahkan pembebasan empat anggota sipil pada kabinet Hamdok yang ditahan.
Keempat menteri itu adalah Hamza Baloul, Ali Jiddo, Hashim Hasabalrasoul dan Yousef Adam, lanjutnya. Para menteri dan pejabat lainnya yang tidak dibebaskan menghadapi kasus-kasus pidana, kata orang yang mengetahui tentang perundingan itu.
Beberapa pejabat yang masih ditahan telah terlibat dalam perang kata-kata dengan militer dalam beberapa pekan menjelang kudeta.
Komite-komite perlawanan warga, yang memimpin protes sejak kudeta dan mengadakan demonstrasi pada hari Kamis, menolak perundingan itu dan menuntut agar militer keluar dari panggung politik.
Asosiasi Profesional Sudan, yang memimpin protes 2019 yang menjatuhkan Omar al-Bashir, Kamis malam menyerukan pemogokan umum hari Minggu dan Senin untuk memprotes pemerintahan militer. [uh/ab]
