Taliban mengungkapkan, Kamis (11/4), bahwa PBB untuk sementara waktu telah menghapus sanksi terhadap para pemimpin seniornya yang sedang merundingkan kesepakatan dengan Amerika untuk mengakhiri perang 18 tahun di Afghanistan.
Pengungkapan oleh kelompok pemberontak itu terjadi ketika utusan rekonsiliasi Amerika, Zalmay Khalilzad, dan timnya diperkirakan akan memasuki putaran baru pertemuan dengan Taliban di Qatar pada akhir bulan ini. Kedua belah pihak mengatakan proses dialog, yang dimulai akhir musim panas lalu, telah membuat kemajuan yang stabil.
Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan kepada VOA bahwa ke-14 nama anggota dalam tim negosiasi mereka dan Mullah Abdul Ghani Baradar, yang mengepalai "kantor politik" informal kelompok itu di ibu kota Qatar, Doha, telah dicoret dari daftar hitam AS. Orang-orang yang ada dalam daftar tersebut dikenakan sanksi keuangan, larangan perjalanan dan embargo senjata oleh semua negara anggota.
Belum ada reaksi dari PBB atau AS atas pengumuman Taliban itu maupun dari pemerintah Afghanistan.
Kelompok itu telah lama memandang sanksi PBB terhadap para pemimpinnya sebagai hambatan utama bagi upaya perdamaian dan rekonsiliasi di Afghanistan. Para pejabat Taliban mengatakan Khalilzad telah berjanji dalam putaran terakhir pembicaraan pada Maret bahwa ia akan meninjau permintaan Taliban untuk memperoleh penghapusan sementara sanksi.
AS dan Taliban berusaha untuk mencapai kesepakatan mengenai jadwal penarikan bagi semua pasukan asing di Afghanistan dengan jaminan Taliban tidak akan mengizinkan teroris internasional menggunakan negara itu lagi untuk serangan terhadap negara-negara lain.
Meski demikian, Khalilzad berulang kali menyatakan ia menginginkan gencatan senjata Taliban yang komprehensif dan keterlibatan kelompok pemberontak itu dalam dialog perdamaian intra-Afghanistan sebelum Amerika membuat kesepakatan akhir. [my]
