Warga Australia mengungkapkan rasa ketidakpercayaan mendalam terhadap pemerintah China, tetapi ingin pemerintah mereka sendiri menjalin hubungan yang lebih baik dengan Beijing, menurut sebuah survei baru.
Studi oleh University of Technology Sydney atau UTS disusun tahun ini, di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan dan keamanan antara Australia dan mitra dagang terbesarnya, China. Para penulis laporan hasil studi itu mengatakan, survei opini publik itu adalah yang paling mendalam mengenai hubungan Australia-China sejauh ini. Mereka mencatat, hubungan politik “makin mengalami kesulitan sejak 2017.”
Hasil studi tersebut menyoroti sifat rumit dari hubungan bilateral itu. Enam puluh satu persen warga Australia menginginkan hubungan yang lebih kuat dengan China, namun lebih dari tiga perempat menyatakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah China.
Mayoritas responden, lebih dari 60% mengatakan pendapat mereka tentang China “menjadi lebih negatif sejak dimulainya pandemi COVID-19.”
Elena Collinson, peneliti senior di UTS mengatakan, “Sementara orang Australia secara jelas sangat prihatin tentang menurunnya hubungan dan bersikerasnya China, namun kedua negara belum menyerah sepenuhnya. Hingga kini orang Australia menahan diri untuk tidak menjatuhkan tanggung jawab di satu sisi bagi hubungan yang lebih baik, dengan mayoritas 80% publik yang dengan tegas mengatakan, mereka percaya bahwa tanggung jawab untuk memperbaiki hubungan saat ini terletak pada pemerintah Australia dan China.”
Hubungan antara Australia dan China dipengaruhi oleh berbagai perselisihan politik, perdagangan dan kebijakan luar negeri. Perluasan militer Beijing di Laut China Selatan dan perlakuan terhadap aktivis pro-demokrasi di Hong Kong adalah dua sumber perselisihan.
Tuduhan spionase dunia maya dan campur tangan urusan dalam negeri Australia juga menyebabkan gesekan, seperti keputusan Australia yang melarang raksasa teknologi China, Huawei dengan jaringan 5G-nya.
Tahun lalu, Australia menyerukan penyelidikan dunia tentang asal-usul virus corona baru, yang pertama kali ditemukan di China pada akhir 2019. Hal itu ni menyebabkan kerusakan besar hubungan kedua negara, karena Beijing menafsirkan permintaan Australia itu sebagai kritik atas penanganannya terhadap pandemi.
Tujuh puluh dua persen peserta jajak pendapat UTS setuju dengan pernyataan bahwa “pemerintah Australia benar untuk secara terbuka menyerukan penyelidikan internasional tentang asal-usul COVID-19.”
Beijing menanggapi memburuknya gesekan diplomatik itu dengan mengenakan berbagai tarif atas beberapa ekspor pertanian dan batu bara Australia. Para pejabat China menuduh Australia pada masa lalu menyebarkan histeria "anti-China".
Survei UTS itu mengambil sampel pandangan 2.000 responden Australia pada bulan Maret dan April lalu. [ps/lt]
