Presiden sementara Suriah Ahmed al-Sharaa mengumumkan pada Minggu (2/3) pembentukan komite untuk menyusun deklarasi konstitusional bagi transisi negara tersebut, setelah penggulingan penguasa lama Bashar al-Assad.
Pemerintah baru tersebut berfokus pada pembangunan kembali Suriah dan lembaga-lembaganya setelah Assad digulingkan pada 8 Desember, yang mengakhiri lebih dari setengah abad pemerintahan tangan besi keluarganya dan 13 tahun perang yang menghancurkan.
Kantor Kepresidenan Suriah mengumumkan “pembentukan komite ahli,” yang anggotanya termasuk dua perempuan, yang bertugas menyusun “deklarasi konstitusional yang mengatur fase transisi” di Suriah.
Komite yang beranggotakan tujuh orang tersebut akan “menyerahkan usulannya kepada presiden”, kata mereka dalam sebuah pernyataan, tanpa menyebutkan jangka waktunya.
Pada akhir Januari, Sharaa, pemimpin kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang mempelopori penggulingan Assad, diangkat sebagai presiden sementara untuk periode yang tidak ditentukan. Pemerintah baru Suriah telah mencabut konstitusi era Assad, dan Sharaa mengatakan bahwa penyusunan ulang konstitusi tersebut dapat memakan waktu hingga tiga tahun.
Pada akhir Januari, Sharaa menjanjikan sebuah “deklarasi konstitusional” yang akan berfungsi sebagai “rujukan hukum” selama masa transisi negara tersebut.
Pengumuman pada Minggu tersebut disampaikan “berdasarkan aspirasi rakyat Suriah dalam membangun negara mereka berdasarkan supremasi hukum, dan berdasarkan hasil konferensi dialog nasional Suriah,” kata Kantor Kepresidenan Suriah.
Pengumuman tersebut juga disampaikan “dengan tujuan untuk menyiapkan kerangka hukum yang mengatur fase transisi,” tambahnya.
Sebuah konferensi dialog nasional yang diselenggarakan pekan ini di Damaskus menetapkan jalan bagi Suriah yang baru.
Komite tersebut meliputi Abdul Hamid al-Awak, yang meraih gelar doktor dalam hukum tata negara dan mengajar di sebuah universitas di Turki, dan Yasser al-Huwaish, yang diangkat tahun ini sebagai dekan fakultas hukum Universitas Damaskus.
Komite ini juga mencakup Bahia Mardini, seorang jurnalis dengan gelar doktor hukum yang telah tinggal di Inggris - satu dari dua Perempuan di panel tersebut - dan Ismail al-Khalfan, yang memegang gelar doktor hukum dengan spesialisasi hukum internasional, dan yang tahun ini diangkat menjadi dekan fakultas hukum di Universitas Aleppo.
Anggota komite lainnya, Mohammed Reda Jalkhi, memegang gelar doktor hukum dengan spesialisasi hukum internasional dari universitas Idlib, tempat dia lulus pada 2023.
Pernyataan terakhir dari konferensi dialog pekan ini menyerukan “sebuah komite konstitusi untuk menyiapkan rancangan konstitusi permanen bagi negara yang mencapai keseimbangan antara otoritas, menetapkan nilai-nilai keadilan, kebebasan dan kesetaraan, dan membangun negara hukum dan kelembagaan.”
Konflik Suriah pecah pada 2011 setelah Assad secara brutal menekan protes antipemerintah.
Konflik tersebut berubah menjadi konflik kompleks yang telah menewaskan lebih dari 500.000 orang, membuat jutaan orang lainnya mengungsi di dalam dan luar negeri dan menghancurkan sektor ekonomi, infrastruktur, dan industri.
Pada Desember, pemerintahan sementara ditunjuk untuk memimpin negara itu hingga 1 Maret, saat pemerintahan baru akan dibentuk. [ns/lt]
Forum