Protes-protes dengan kekerasan oleh kelompok-kelompok suku asli yang didominasi laki-laki di bagian timur laut India telah memaksa pihak berwenang menunda pemilihan umum lokal yang, untuk pertama kalinya, akan menjamin adanya kursi untuk perempuan dalam badan-badan warga kota.
Dua orang tewas dan puluhan terluka di negara bagian Nagaland minggu lalu saat kelompok-kelompok suku asli membakar kendaraan-kendaraan pemerintah dan memblokir jalan-jalan untuk memprotes rencana pemerintah untuk mengalokasikan sepertiga kursi dalam otoritas lokal, perkotaan, untuk perempuan, menurut para pejabat.
Pemilu untuk badan-bagan lokal negara bagina itu, yang telah dijadwalkan untuk 1 Februari, telah ditunda menyusul protes-protes tersebut, ujar mereka.
“Memberikan alokasi untuk perempuan akan mencoreng aturan-aturan adat yang telah lama ada,” ujar K.T. Vilie dari Komite Aksi Suku-suku Nagaland, yang memimpin gerakan perlawanan itu.
“Ini juga pelanggaran berat Konstitusi, yang memberikan status khusus untuk Nagalan bagi perlindungan aturan-aturan semacam itu,” ujarnya pada Thomson Reuters Foundation.
Mahkamah Agung India tahun lalu mengabulkan petisi dari Asosiasi Ibu-ibu Naga, kelompok hak-hak perempuan terdepan di negara bagian itu, dan memerintahkan negara bagian tersebut untuk mengalokasikan kursi-kursi bagi perempuan dalam pemilihan badan-badan perkotaan.
Nagaland tidak pernah memilih legislator perempuan. Undang-undang adat di negara itu juga menghalangi perempuan dari memimpin dewan-dewan desa, kepemilikan lahan dan hak warisan.
Aktivis-aktivis perempuan mengatakan protes-protes itu adalah cerminan dari patriarki yang mengakar dan mengabaikan hak mereka memiliki properti, dan juga tempat dalam hierarki politik.
"Aturan-aturan adat kita sangat berakar dalam patriarki," ujar Monalisa Changkija, seorang penulis feminis, kepada surat kabar Indian Express.
"Ketakutannya adalah perempuan pada akhirnya memiliki suara dalam memutuskan bagaimana sumber daya digunakan dan dibagikan di kota-kota, yang kemudian akan menyebar ke desa-desa (dan)...mengguncang status quo yang telah memarginalkan perempuan Naga secara politik dan ekonomi," ujarnya.
Meskipun undang-undang federal memberikan hak warisan yang setara, perempuan diperkirakan hanya memiliki 13 persen lahan pertanian di India.
Dan meskipun India ada di antara negara-negara pertama yang memiliki perdana menteri perempuan, peringkatnya buruk dibandingkan banyak negara lain termasuk Indonesia dan Bangladesh dalam hal jumlah legislator perempuan.
Perempuan memegang kurang dari 12 persen kursi parlemen di India, dibandingkan dengan rata-rata global 23 persen, menurut Inter-Parliamentary Union, organisasi yang berbasis di London yang membantu mengembangkan demokrasi.
Rancangan Undang-Undang Reservasi Perempuan -- yang memberikan sepertiga kursi di majelis nasional dan negara bagian untuk perempuan -- diperkenalkan tahun 1996 dan disahkan oleh majelis tinggi India tahun 2010. RUU itu tidak pernah diratifikasi di majelis rendah.
Asosiasi Ibu-ibu Naga mengatakan perempuan yang maju dalam pemilihan umum di Nagaland rutin diancam dengan kekerasan dan pengucilan, dan dipaksa mundur.
"Tuntutan kami untuk kuota perempuan bukan untuk mempertanyakan aturan adat, dan kami tidak percaya itu melanggar praktik-praktik kita," ujar Rosemary Dzuvichu, penasihat kelompok itu.
"Kami menuntut hak-hak konstitusional kami sebagai warga negara yang setara, sebagai manusia." [hd]
