Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada Selasa (25/2) mendengarkan argumen lisan terakhir dalam sidang pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol.
Keputusan pengadilan tentang apakah Yoon akan dipulihkan atau diberhentikan dari jabatannya diperkirakan keluar pada pertengahan Maret.
Yoon telah membantah bahwa ia melakukan kesalahan ketika ia mengumumkan darurat militer pada tanggal 3 Desember. Dalam pernyataan penutupnya pada Selasa, ia membela deklarasi tersebut, dengan mengatakan itu adalah "pernyataan bahwa negara sedang menghadapi krisis eksistensial."
Ia mengatakan kepada pengadilan itu bahwa "kekuatan eksternal, termasuk Korea Utara, bersama dengan elemen anti-negara dalam masyarakat Korea Selatan” secara serius bekerja sama untuk mengancam keamanan dan kedaulatan nasional negara itu.
Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi liberal memakzulkan Yoon, seorang konservatif, setelah dekrit darurat militernya yang singkat pada tanggal 3 Desember. Mereka menuduh Yoon mengambil tindakan luar biasa, yang diperuntukkan bagi keadaan darurat nasional atau masa perang, tanpa alasan yang tepat.
Dalam pernyataannya, Yoon mengatakan bahwa ia "tidak bisa lagi mengabaikan krisis hidup-mati yang dihadapi negara " dan bahwa ia telah "berusaha memberi tahu masyarakat tentang tindakan kejahatan anti-negara oleh partai oposisi yang sangat besar dan mengimbau masyarakat untuk menghentikannya dengan pengawasan dan kecaman masyarakat."
Yoon mengatakan bahwa partai oposisi memblokir revisi undang-undang anti-spionase, yang menghalangi penuntutan terhadap warga negara asing yang memata-matai Korea Selatan.
"Ini bukan keputusan yang dibuat untuk keuntungan pribadi saya," katanya kepada pengadilan pada hari Selasa.
Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa mendorong amendemen undang-undang tersebut untuk memperluas cakupannya dari menargetkan "negara musuh" menjadi "negara asing," dengan alasan ancaman yang ditimbulkan oleh mata-mata Tiongkok. Partai Demokrat Korea (DPK) yang beroposisi memblokir revisi tersebut karena khawatir akan potensi penyalahgunaan undang-undang tersebut.
Yoon juga ditangkap bulan lalu dan didakwa atas tuduhan pemberontakan setelah deklarasinya yang berlangsung singkat itu. Dakwaan tersebut membawa hukuman yang mencakup hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.
Setelah mengumumkan darurat militer, Yoon memerintahkan tentara dan polisi menuju Majelis Nasional tempat para anggota parlemen bertemu untuk memveto keputusannya. Ia mengatakan bahwa bukan niatnya untuk mencegah para anggota parlemen, yang dengan suara bulat menolak keputusan tersebut, untuk melakukan tugas mereka. Ia mengatakan bahwa ia mengerahkan pasukan keamanan untuk menjaga hukum dan ketertiban.
Namun, beberapa komandan pasukan yang dikirim ke majelis tersebut mengatakan kepada para penyelidik dan sidang majelis bahwa mereka diperintahkan untuk menyeret para anggota parlemen keluar dari majelis.
Seorang pengacara oposisi bereaksi emosional terhadap taktik itu di persidangan pemakzulan, dengan mengatakan kepada pengadilan, "Sebagai warga negara dan seorang ayah, saya merasa marah dan dikhianati oleh Yoon, yang mencoba menjadikan anak saya sebagai prajurit darurat militer."
Jika pemakzulan Yoon dikuatkan oleh pengadilan, pemilihan umum baru harus diadakan dalam waktu 60 hari. [my/uh]
Wartawan VOA Christy Lee turut berkontribusi pada artikel ini. Sebagian informasi dalam laporan ini berasal dari The Associated Press dan Agence France-Presse.
Forum