Direktur Riset Setara Institute for Democracy and Peace Halili mengingatkan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Jenderal Idham Azis, agar dapat mengatasi persoalan politik identitas yang semakin menguat, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung tahun depan.
Idham baru saja dilantik menggantikan Jenderal Tito Karnavian.
Halili mengatakan politisasi SARAmenguat dari dunia politik mulai tingkat lokal hingga nasional. Politisasi identitas berbasis SARA merupakan fenomena yang marak dan nyata merusak harmoni sosial dan integrasi nasional di Indonesia. Politisasi sara ini juga menyerang kelompok minoritas di Indonesia.
"Dalam konteks politisasi SARA mestinya langkah yang diambil oleh kepolisian tentu langkah preemtif dan preventif. Yang bisa mereka lakukan adalah memobilisasi kekuatan untuk mencegah terjadinya konflik horizontal gara-gara provokasi-provokasi suku, agama dan ras. ," kata Halili.
Selain itu, Halili mengingatkan pula salah satu tantangan terbesar Jenderal Idham Azis adalah menghadapi ancaman terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dia menambahkan hasil riset Setara Institute tiga tahun lalu menunjukkan 0,3 persen pelajar di 171 sekolah negeri terpapar ideologi radikal. Sebanyak 2,4 persen lainnya berkategori intoleran aktif dan 35,7 persen intoleran pasif. Sedangkan sisanya toleran.
Pada survei 2019 terhadap sepuluh perguruan tinggi, Setara Institute menemukan 8,1 persen mahasiswa ingin berjihad. Mereka menginginkan agama menjadi regulasi formal dalam bernegara.
Menurut Halili, Jenderal Idham Azis harus menggunakan pendekatan demokratis yang memperhatikan masalah hak asasi manusia untuk menghadapi fenomena ancaman terhadap Pancasila.
Setara Institute juga meminta Jenderal Idham Azis berperan aktif dalam melakukan reformasi dan penguatan kapasitas internal kepolisian. Setara Institute mencatat dalam 12 tahun terakhir kepolisian merupakan aktor yang menonjol dalam kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Menurut data Setara, polisi menjadi pelaku dalam 480 kasus tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Sebelumnya Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan bahwa ia akan memimpin Polri menjadi organisasi yang lebih profesional, modern dan terpercaya.
Menurutnya, dalam penanganan konflik sosial, institusinya akan mengutamakan pencegahan yang melibatkan semua pihak khususnya pemerintah daerah. Selain itu pendekatan terhadap tokoh-tokoh berpengaruh dan pemetaan (mapping) terhadap potensi konflik juga akan dilakukan.
Sementara penanganan radikalisme, kata Idham, dilakukan melalui pendekatan lunak dan keras.
“Pendekatan lunak dilakukan dengan intensifkan kegiatan deteksi dini dan deteksi aksi. Penggalangan, pembinaan dan penyuluhan terhadap kelompok radikal dan anti Pancasila. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan BNPT, BIN, Kementerian Agama. Kementerian sosial dan stakeholder terkait,” kata Idham.
Pendekatan keraskata Idham dilakukandengan penegakan hukum secara profesional , proporsionaldan konsisten berdasarkan ketentuan perundang-undangan. [fw/ft]
