Indonesia banyak mendapat pujian dari dunia internasional dalam hal pemulihan ekonomi dan reformasi politik sejak krisis akhir tahun 1990an. Tetapi para pakar mengatakan masih banyak tantangan dalam aspek politik dan ekonomi yang menghadang Indonesia untuk menjadi salah satu ekonomi yang diperhitungkan di abad ke-21 ini.
Catatan prestasi yang diukir Indonesia sejak merangkul demokrasi di akhir tahun 1990-an banyak dijadikan referensi dan tolok ukur bagi negara-negara berkembang lainnya. Perkawinan antara kebebasan pers, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ini menjadikan Indonesia sebagai anggota banyak organisasi global penting.
Tetapi, patut diingat bahwa berbagai tantangan dan masalah masih menghadang Indonesia. Dalam seminar Bank Dunia di Washington hari Rabu, pakar ekonomi dan politik terkemuka menyimpulkan bahwa Indonesia adalah “a work in progress” atau sebuah kemajuan yang masih dalam proses.
Para pakar mengatakan demikian dalam seminar yang diadakan Bank Dunia dan organisasi USINDO yang berfokus pada pembangunan dan demokrasi di negara berpenghasilan menengah terbesar di Asia Tenggara.
Hadir dalam seminar di antaranya, Sri Mulyani Indrawati, mantan Menteri Keuangan Indonesia dan kini menjabat salah satu Direktur Pelaksana Bank Dunia, serta Duta Besar Indonesia untuk Amerika Dino Patti Djalal.
Shubham Chauduri, Ketua Tim Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, mengatakan sejumlah aspek pembangunan yang perlu didahulukan oleh Indonesia adalah investasi dalam infrastruktur dan transportasi serta kepastian hukum.
Chaudhuri mengatakan, “Selagi ekonomi Indonesia terus bertumbuh pada laju kecepatan seperti sekarang, kemacetan infrastruktur, terutama dalam transportasi, akan semakin terlihat dan banyak investor mengatakan ini adalah salah satu hambatan utama. Pada dasarnya, baik dalam hal pengentasan kemiskinan, tingkat persaingan, atau peningkatan aktivitas ekonomi, semuanya kembali ke transportasi dan logistik.”
Urusan transportasi dan logistik, kata Chaudhuri, juga berdampak pada salah satu tantangan lain di Indonesia yaitu urbanisasi. Ia menambahkan bahwa di masa depan, Indonesia harus mampu menggabungkan berbagai sumber daya alamnya dan menggunakannya untuk mendorong ekonomi secara berkelanjutan.
Profesor William Liddle dari Universitas Ohio, yang sudah lama melakukan riset mengenai Indonesia, mengatakan lemahnya penerapan hukum dalam kasus korupsi akan memakan waktu lama karena kondisi pembagian kekuasaan yang ada sekarang. Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang membagi kekuasaan ke tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk pemilihan para pemimpin lokal.
Jurnalis senior Endy Bayuni, kini seorang pakar di lembaga East West Center di Washington, mengatakan rakyat Indonesia yakin bahwa negara mereka berada dalam jalur yang tepat. Katanya, birokrasi masih menjadi tantangan terbesar karena sulit membawa sistem ini masuk dalam gelombang reformasi. Tetapi proses ini memang akan memakan waktu.
Bekas pemimpin redaksi harian The Jakarta Post tersebut mengatakan sistem pemerintahan koalisi sekarang juga kurang menguntungkan secara politik karena terlalu banyak kepentingan yang harus diperhitungkan. Katanya, koalisi multi-partai seringkali menghambat jalannya program atau UU yang reformis.
