Setidaknya butuh 20 tahun bagi pemerintah Indonesia untuk menyadari, bahwa ada kebijakan yang salah dalam pengelolaan lahan gambut.
Tahun 1995, di era Orde Baru, Presiden Soeharto ketika itu menetapkan proyek lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan. Tujuannya adalah memanfaatkan gambut secara lebih optimal untuk sektor pertanian dan perkebunan.
Pemerintah ketika itu membangun kanal-kanal air di lahan gambut, panjang totalnya mencapai 4.500 kilometer. Diharapkan kanal itu akan mengalirkan air yang dibutuhkan untuk pemanfaatan lahan. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
Di musim kemarau, lahan gambut yang tadinya basah menjadi kering karena air dari dalamnya mengalir keluar secara cepat melalui kanal-kanal itu. Hanya dua tahun setelah program ini ditetapkan, bencana kebakaran besar melanda Indonesia.
Nordin, dari lembaga Save Our Borneo kepada VOA menjelaskan, kanal air sebenarnya adalah fasilitas yang sejak lama dikenal masyarakat asli Kalimantan.
Dalam bahasa setempat, saluran ini disebut dengan istilah "tabat". Warga pedalaman membuat saluran sepanjang 1-2 kilometer dari sungai, masuk ke arah hutan.
Saluran kecil ini dipakai untuk sarana transportasi karena tidak ada jalan ketika itu. Karena lebar dan panjangnya yang sangat terbatas, pembuatan kanal oleh masyarakat lokal itu tidak berdampak luas. Berbeda dengan kanal buatan pemerintah Orde Baru yang begitu masif dan membuat lahan gambut menjadi cepat kering.
“Dari proyek lahan gambut sejuta hektar itu saja di Kalimantan Tengah kalau diakumulasi kanalnya sepanjang 4.500 meter, sekitar jarak antara Jakarta-Jayapura. Dan itu sangat lebar sekali, dan kemudian berpengaruh secara signifikan menyebabkan lahan gambut menjadi kering, karena dari situlah air keluar menuju sungai besar, tidak bisa tertahan lagi," ujarnya.
Save Our Borneo bekerjasama dengan sejumlah lembaga lain kini sedang terus membangun sekat kanal, terutama di Kalimantan Tengah. Sekat kanal adalah bendungan-bendungan kecil, yang dibangun di sepanjang kanal, untuk mencegah air pergi dengan cepat.
Presiden Joko Widodo telah meminta pembangunan sekat kanal dalam jumlah besar setahun yang lalu, atau 20 tahun setelah kesalahan pengelolaan lahan gambut dilakukan.
Dalam perhitungan Nordin, jika pemerintah dan berbagai lembaga swadaya masyarakat terus melakukan pembangunan sekat ini, setidaknya dibutuhkan waktu lima tahun untuk mencapai jumlah bendungan yang ideal.
Dalam setahun terakhir, Nordin melihat sekat-sekat ini telah berperan aktif mencegah kebakaran lahan, atau minimal menjadi sumber air bagi pompa pemadam jika kebakaran terjadi.
“Sampai saat ini, setelah kami lakukan uji coba dan juga evaluasi bersama masyarakat, relatif air bisa tertahan di lahan gambut, tidak mengalir keluar. Bahwa kemudian apakah itu efektif atau tidak, setidak-tidaknya kalau penilaiannya adalah kemampuannya menahan air, maka jawabannya adalah iya, itu efektif. Kalau untuk menyediakan air atau sebagai lumbung cadangan, maka menurut saya pengaruh program ini sangat bagus," ujarnya.
Pengembalian Fungsi Lahan
Pembangunan sekat kanal juga dilakukan di Riau, sebagai salah satu provinsi dengan bencana kebakaran lahan terbesar tahun lalu. Belajar dari pengalaman ketiadaan air untuk proses pemadaman, sekat kanal diyakini efektif mencegah bencana serupa terjadi. Namun, Riko Kurniawan, dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau mengingatkan, tujuan utama program ini tetap adalah mengembalikan fungsi lahan gambut.
Riko mengatakan, pemerintah harus memahami bagaimana kondisi di lapangan terkait ketersediaan air. Sejumlah proyek pembangunan sekat kanal dinilainya ditangani sama dengan proyek infrastruktur lain, semacam pembangunan jalan atau jembatan. Padahal, kata Riko, membuat sekat kanal di lahan gambut tidak bisa dilakukan sesederhana itu. Dalam kasus Riau, misalnya, banyak pemegang konsesi lahan yang menahan air di kawasannya sendiri, sehingga kanal-kanal itu tetap kering.
“Saya kasih contoh, misalnya ada satu desa yang dipaksakan untuk menerima proyek pembuatan sekat kanal, tapi airnya untuk mengisi kanal itu dia tidak dapat, karena airnya ditahan di hulu oleh sebuah perusahaan pemegang konsesi lahan," ujarnya.
"Nah, karena itu pemerintah seharusnya juga turut mendorong perusahaan semacam ini untuk berbaai air. Karena tujuan pembuatan sekat kanal adalah membasahi kembali lahan gambut, bukan sekadar membangun dam-dam itu. Karena kalau dam dibangun sementara air tak ada ya sama saja. Kita saja sampai saat ini belum punya peta untuk melihat lahan gambut yang ada sebagai satu kesatuan hidrologis.”
Sejumlah pakar menyarankan pemerintah untuk mulai mengurangi kanal-kanal di lahan gambut. Jika tidak ada kanal, sebenarnya lahan gambut akan terus basah karena itu sudah merupakan sifat alaminya.
Untuk membantu proses pemadaman jika terjadi kebakaran, para ahli menyarankan dibuatnya sumur bor dalam jumlah banyak, sebagai sumber air. Tetapi untuk mencegah kebakaran dalam jangka pendek, pembuatan sekat kanal semacam ini memang salah satu jalan keluar strategis yang bisa dilakukan.
