Ketua Centra Initiative dan Peneliti Senior Imparsial Al Araf menyayangkan sikap capres 02 Prabowo Subianto yang tidak mau menjawab pertanyaan dari capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo terkait alutsista dengan alasan rahasia negara dalam debat yang diadakan oleh KPU pada 7 Januari 2024.
Menurutnya, berdasarkan UU Keterbukan Informasi Publik (KIP) pasal 17 c pertanyaan Anies dan Ganjar tersebut bukanlah rahasia negara.
“Apa yang dikategorikan (rahasia negara) yang termasuk di dalam pasal 17 C, adalah informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. Terkait dengan alutsista, jumlah alutsista, dan anggaran itu terbuka. Kenapa? Itu duit rakyat (pajak), harus tahu kita. Jadi tidak ada yang masuk kategori rahasia,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (9/1).
Selama menjabat menteri pertahanan, kata Al Araf, Prabowo juga tidak tidak membuat apa yang disebutnya buku putih pertahanan (defense white paper) atau panduan umum yang menjelaskan kepada dunia internasional bahwa kekuatan pertahanan Indonesia tidak akan mengancam kawasan. Buku putih pertahanan tersebut, jelasnya, dibuat terakhir kali oleh mantan menhan Ryamizard Ryacudu pada 2015.
Padahal, katanya, jika saja Prabowo membuat defense white paper ini, ia akan mudah menangkis serangan bertubi-tubi terkait pertahanan dari Anies dan juga Ganjar. Al Araf menilai Prabowo gagal menampilkan sebuah ide, gagasan, serta visi dan misi terkait keamanan dan pertahanan jika kelak ia terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia.
“Kesimpulan saya adalah perdebatan dalam konteks alutsista, Pak Prabowo gagal di dalam menunjukkan gagasan, ide, dan persoalan dalam pertahanan dan keamanan. Yang saya lihat mohon maaf hanyalah jargon-jargon pertahanan kuat, pertahanan modern, cinta tanah air. Ya iya semua juga cinta tanah air, tapi how? Yang kita ingin tahu adalah how-nya? Dan itu tidak nongol di debat itu. Kenapa? Karena tidak bisa menjelaskan. Karena tidak punya konsep,” jelasnya.
Ditambahkannya ketiga paslon ini juga tidak mengangkat isu-isu penting lain yang sesuai dengan tema debat capres ketiga ini, termasuk reformasi peradilan militer tentang revisi UU nomor 31 tahun 1997, dan restrukturisasi komando territorial. Reformasi di tubuh kepolisian, menurutnya, dibahas secara umum oleh Ganjar.
Dalam kesempatan yang sama, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Eknas WALHI Uli Arta Siagian menilai dalam debat capres tersebut seolah ada lubang yang sangat besar. Dalam konteks pertahanan dan keamanan, ketiga capres hanya mengangkat isu-isu besar seperti alutsista. Padahal, katanya, setiap harinya masih banyak masyarakat yang merasa tidak aman hanya karena ingin mempertahankan lahan mereka yang dirampas oleh pemerintah untuk proyek strategis nasional.
“WALHI juga melihat dalam beberapa waktu kedepan sebenarnya pertahanan dan keamanan atau semua negara itu akan berperang memperebutkan tiga hal, pangan, air dan energi yang menjadi kebutuhan esensial kita. Justru yang sebenarnya kita punya potensi itu, tetapi potensi itu kemudian dihancurkan sendiri oleh pengurus negara lewat semua instrumen kebijakannya. Contohnya, UU Cipta Kerja yang kemudian memberikan kemudahan untuk mengkonversi lahan-lahan produktif petani menjadi konsensi-konsensi,” ungkap Uli.
Prabowo dan Ganjar, kata Uli, juga berkali-kali mengatakan hilirisasi masih akan menjadi model ekonomi yang dipilih untuk menghantarkan Indonesia menjadi negara maju. Padahal banyak masalah baik konflik sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari hilirisasi tersebut.
“Kita tahu hanya selisih satu atau dua hari setelah debat kedua, ketika semua membanggakan hilirisasi, dua smelter kita meledak. Dan lebih dari 10 orang harus kehilangan nyawa. Jadi hilirisasi yang dibangga-banggakan itu dibangun di atas air mata, penderitaan, dan nyawa yang hilang. Hak untuk merasa aman dan nyaman itu hilang,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyoroti soal hubungan internasional yang menimbulkan persoalan HAM. Dengan adanya perang di Timur Tengah, Ukraina, Rusia berdampak pada meningkatnya jumlah pengungsi. Mereka-mereka ini, kata Usman, mengungsi ke berbagai negara termasuk Indonesia. Yang terbaru adalah mendaratnya pengungsi Rohingya di tanah air.
Usman menyayangkan permasalahan ini tidak diangkat dalam debat ke-3. Padahal, menurutnya, bagaimana seorang kepala negara mengatasi permasalahan pengungsi perlu mendapat sorotan.
“Kalau saya jadi presiden apa yang akan dilakukan dalam konvensi pengungsi? Akan saya ratifikasi misalnya atau tidak? Atau kalau saya jadi presiden meskipun konvensi pengungsi belum saya ratifikasi, saya akan tetap menangani Rohingya karena mereka adalah orang yang dalam keadaan terancam di laut, dan dalam bahaya. Oleh karena itu saya akan tegakkan konvensi hukum laut, yang Indonesia pernah Indonesia ratifikasi. Harusnya begitu, itu tidak muncul. Padahal itu penting sekali,” jelas Usman.
Masalah Papua, katanya, juga tidak muncul dalam debat ketiga capres kemarin. Padahal, menurut Usman, permasalahan Papua merupakan isu nasional yang cukup penting untuk dibahas.
“Misalnya sekarang ada warga negara Selandia Baru di sandera di Papua. Kalau anda jadi presiden apa yang anda lakukan terhadap penyanderaan warga negara asing oleh kelompok bersenjata yang ada di negara anda? Apakah anda akan menggunakan pengerahan pasukan militer secara ofensif? atau akan menggunakan pendekatan dialog perdamaian untuk memastikan keselamatan jiwa si pilot dan keselamatan jiwa warga sipil di Papua? Itu yang yang saya kira hilang di dalam debat,” pungkasnya. [gi/ab]
Forum