Pasukan keamanan Sudan pada Senin (17/1) membunuh tujuh demonstran antikudeta dalam salah satu hari demonstrasi yang paling banyak menelan korban jiwa, demikian pernyataan petugas medis di ibu kota Sudan, Khartoum. Panglima Angkatan Bersenjata Sudan bertekad akan menyeret mereka yang ia tuduh telah “menciptakan kekacauan” ke meja hijau.
Aksi kekerasan terbaru ini terjadi menjelang lawatan seorang diplomat Amerika Serikat (AS), sementara Washington berupaya menjadi mediator untuk mengakhiri krisis yang telah berlangsung selama berbulan-bulan di negara di timur laut Afrika itu.
Korban tewas pada Senin (17/1) ini menambah jumlah demonstran yang tewas di tangan aparat menjadi 71 orang sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada 25 Oktober lalu. Kudeta itu dipimpin oleh Jendral Abdel-Fattah Burhan.
Perebutan kekuasaan oleh militer itu memicu kecaman dari dunia internasional dan menggagalkan transisi yang rapuh menuju terbentuknya pemerintahan sipil pasca tergulingnya presiden otoriter yang berkuasa sejak lama, Omar Al Bashir, pada April 2019.
Jendral Abdel-Fattah Burhan pada Senin (17/1) melangsungkan pertemuan darurat dengan kepala keamanan dan sepakat untuk membentuk pasukan kontraterorisme “guna menghadapi kemungkinan ancaman,” demikian menurut sebuah pernyataan oleh Dewan Berdaulat yang berkuasa di Sudan.
Pernyataan itu lebih jauh mengatakan para pejabat menyalahkan para demonstran yang telah menimbulkan “kekacauan” karena aksi demonstrasi yang “menyimpang” dan bertekad untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam “pelanggaran” selama demonstrasi itu.
Utusan Khusus Amerika Untuk Wilayah Semenanjung Somalia David Satterfield dan Wakil Menteri Luar Negeri Untuk Urusan Afrika Molly Phee diharapkan tiba di Sudan dalam beberapa hari mendatang. Dorongan Amerika itu datang setelah PBB pekan lalu mengatakan akan melangsungkan pembicaraan dengan para aktor politik, militer dan sosial untuk membantu menyelesaikan krisis.
Para diplomat Amerika itu pada Senin (17/1) dijadwalkan bertemu dengan Friends of Sudan di Arab Saudi. Friends of Sudan adalah sebuah kelompok yang menyerukan pemulihan pemerintahan transisi di negara itu.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan pertemuan itu “untuk menggalang dukungan internasional” bagi misi PBB untuk “memfasilitasi transisisi baru yang dipimpin pihak sipil menuju demokrasi” di Sudan. Para diplomat ini kemudian akan terbang ke Khartoum untuk bertemu dengan para aktivis prodemokrasi, kelompok-kelompok sipil dan para pemimpin politik dan militer. [em/jm]
