KAIRO —
Sementara banyak negara mengecam penindasan terhadap demonstran anti-pemerintah di Mesir, kepala Angkatan Bersenjata negara itu, Jenderal Abdel Fatah el-Sissi, berpendapat tindakan itu dilakukan berdasarkan mandat rakyat.
Jenderal itu menyatakan bahwa dia menghargai "kehormatan melindungi kehendak rakyat" lebih dari "kehormatan memerintah Mesir."
Korban penindasan itu, tentu saja, adalah warga Mesir juga. Tapi bagi satu bagian besar masyarakat, yang membedakan adalah afiliasinya. Sosiologis Politik Said Sadek mengatakan:
“Bukan polisi atau tentara yang menyerang warga yang berada di dalam lapangan, tapi warga sendiri. Jadi ketika mereka pergi, kalau Anda lihat beberapa videonya, orang-orang berteriak dan ingin memukul mereka. Polisi dan tentara-lah yang melindungi mereka,” kata Sadek.
Kemarahan terhadap Ikhwanul dan Presiden Islamis Mohamed Morsi terbangun semasa dia menjabat. Kesengsaraan ekonomi dan politik yang eksklusif mendorong demonstrasi besar-besaran dan intervensi militer.
Kebencian terhadap kelompok Islamis tidak hanya dirasakan warga biasa. Bahkan para pendukung demokrasi dan pihak-pihak yang sejak lama mengecam peran militer dalam politik Mesir, menerima penggulingan yang dilakukan militer terhadap pemimpin pertama Mesir yang dipilih secara bebas. Profesor Sadek mengatakan:
"Presiden Morsi mengkhianati revolusi Mesir. Sebelum ia terpilih mereka memberitahu kaum liberal sekuler bahwa slogan revolusi "Tidak untuk negara teokratis. Tidak untuk negara militer” akan dihormati. Tapi dia tidak menghormatinya,"lanjut Sadek.
Ratusan kematian dianggap sebagian pihak sebagai korban perubahan sejarah. Pilihan yang lebih baik bagi mereka adalah kembali, untuk sementara, ke negara militer.
Hisham Kassem, yang pernah menyuarakan pembangkangan sebelum revolusi tahun 2011 dan menentang keras keadaan darurat dan undang-undang militer, kembali menyuarakan tentangannya setelah penindasan keras dimulai.
"Saya mengerti ada kebutuhan untuk itu, tapi saya berharap itu hanya akan diberlakukan seminggu. Tapi dalam satu bulan jika tidak ada alasan untuk memberlakukan status darurat militer, saya akan melawannya,"kata Kasem.
Dia berpendapat penting untuk memahami apa yang diperlukan sekarang ini, tetapi yang lebih penting lagi adalah apa yang dikehendaki rakyat Mesir sejak awal.
Jenderal itu menyatakan bahwa dia menghargai "kehormatan melindungi kehendak rakyat" lebih dari "kehormatan memerintah Mesir."
Korban penindasan itu, tentu saja, adalah warga Mesir juga. Tapi bagi satu bagian besar masyarakat, yang membedakan adalah afiliasinya. Sosiologis Politik Said Sadek mengatakan:
“Bukan polisi atau tentara yang menyerang warga yang berada di dalam lapangan, tapi warga sendiri. Jadi ketika mereka pergi, kalau Anda lihat beberapa videonya, orang-orang berteriak dan ingin memukul mereka. Polisi dan tentara-lah yang melindungi mereka,” kata Sadek.
Kemarahan terhadap Ikhwanul dan Presiden Islamis Mohamed Morsi terbangun semasa dia menjabat. Kesengsaraan ekonomi dan politik yang eksklusif mendorong demonstrasi besar-besaran dan intervensi militer.
Kebencian terhadap kelompok Islamis tidak hanya dirasakan warga biasa. Bahkan para pendukung demokrasi dan pihak-pihak yang sejak lama mengecam peran militer dalam politik Mesir, menerima penggulingan yang dilakukan militer terhadap pemimpin pertama Mesir yang dipilih secara bebas. Profesor Sadek mengatakan:
"Presiden Morsi mengkhianati revolusi Mesir. Sebelum ia terpilih mereka memberitahu kaum liberal sekuler bahwa slogan revolusi "Tidak untuk negara teokratis. Tidak untuk negara militer” akan dihormati. Tapi dia tidak menghormatinya,"lanjut Sadek.
Ratusan kematian dianggap sebagian pihak sebagai korban perubahan sejarah. Pilihan yang lebih baik bagi mereka adalah kembali, untuk sementara, ke negara militer.
Hisham Kassem, yang pernah menyuarakan pembangkangan sebelum revolusi tahun 2011 dan menentang keras keadaan darurat dan undang-undang militer, kembali menyuarakan tentangannya setelah penindasan keras dimulai.
"Saya mengerti ada kebutuhan untuk itu, tapi saya berharap itu hanya akan diberlakukan seminggu. Tapi dalam satu bulan jika tidak ada alasan untuk memberlakukan status darurat militer, saya akan melawannya,"kata Kasem.
Dia berpendapat penting untuk memahami apa yang diperlukan sekarang ini, tetapi yang lebih penting lagi adalah apa yang dikehendaki rakyat Mesir sejak awal.
