Sejumlah laporan media menyebutkan beberapa proyek kesehatan global yang kontraknya didanai Amerika Serikat yang tiba-tiba dihentikan pada minggu lalu telah menerima surat yang membatalkan keputusan tersebut.
Pembatalan tersebut terjadi setelah pemerintahan Presiden Donald Trump membatalkan sekitar 90% kontrak yang didanai oleh Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dan Departemen Luar Negeri AS
Anggota kongres dari Partai Demokrat, bersama dengan beberapa anggota dari Partai Republik dan kelompok-kelompok hak asasi manusia, telah mengkritik tajam upaya Trump untuk menghentikan upaya kemanusiaan yang didanai pemerintah federal Amerika di seluruh dunia.
Michael Adekunle Charles, kepala eksekutif di organisasi RBM Partnership to End Malaria, mengatakan surat kepada organisasinya yang membatalkan keputusan tersebut tiba pada Rabu (5/3) malam.
“Saya pikir itu kabar baik. Kita perlu menunggu dalam beberapa hari mendatang untuk mendapatkan panduan tambahan,” katanya kepada kantor berita Reuters. “Prioritas kami adalah menyelamatkan nyawa, jadi semakin cepat kita dapat mulai menyelamatkan nyawa, semakin baik.”
Program lain yang menerima sejumlah dana dari AS untuk menangani tuberkulosis dan HIV/AIDS juga mengalami pembatalan pemotongan dana.
Namun, ketidakpastian tetap menghantui.
“Kedengarannya bagus, tetapi kami tidak dapat menarik uang,” kata Dr. Lucica Ditiu, direktur eksekutif Stop TB Partnership, kepada Reuters. “Kami tidak memiliki kejelasan.”
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah berupaya meninjau setiap dolar yang dibelanjakan “untuk memastikan sumber daya pembayar pajak digunakan untuk membuat Amerika lebih aman, lebih kuat, dan lebih sejahtera.”
Trump memerintahkan penghentian sementara selama 90 hari atas semua bantuan luar negeri AS pada hari pertamanya kembali ke Gedung Putih. Perintah berhenti bekerja berikutnya telah menghentikan operasi USAID di seluruh dunia. Sebagian besar staf USAID juga telah diberhentikan sementara atau dipecat.
Pada hari Rabu (5/3), Mahkamah Agung AS menguatkan perintah darurat pengadilan yang lebih rendah bagi pemerintah untuk segera mencairkan dana kepada para kontraktor dan penerima hibah dari USAID dan Departemen Luar Negeri. Dana tersebut akan mencakup hampir US$2 miliar untuk pekerjaan yang telah dilakukan oleh organisasi-organisasi bersangkutan.
Sementara itu, kontraktor dan penerima hibah yang menggugat pemerintah AS meminta hakim distrik Amir Ali untuk menetapkan batas waktu yang baru pada Senin untuk menyalurkan dana bagi pekerjaan mereka yang telah selesai. Tenggat tersebut tidak berlaku bagi keseluruhan dana $2 miliar itu.
Kontraktor dan penerima hibah juga meminta pengembalian sebagian besar dari kontrak bantuan asing dan hibah, yang diputus oleh pemerintahan Trump pada bulan lalu, di saat gugatan tetap berjalan.
Pemerintah mengatakan "semua pembayaran yang sah" yang harus dibayarkan kepada penggugat akan diselesaikan "dalam beberapa hari," dan tidak lebih dari 10 hari, namun pembayaran luar negeri untuk pihak lain yang tidak tercatat dalam gugatan tidak dapat ditindaklanjuti.
Sejumlah penggugat mengatakan jika mereka tidak dibayar secepatnya, mereka terancam tutup. [lt/rs]
Sejumlah informasi dalam laporan ini berasal dari Reuters and The Associated Press.
Forum