JAKARTA —
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kerja ke Republik Fiji untuk menjelaskan kebijakan politik dan ekonomi Indonesia menyangkut Papua.
Memberikan pernyataan di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa (17/6), Presiden Yudhoyono mengatakan selama ini forum negara Pasifik Selatan dan organisasi bangsa-bangsa Melanesia (MSG) kerap menjadi ruang kampanye politik bagi pihak-pihak yang ingin memerdekakan Papua.
"Harapan kita, urusan Papua yang sering diinternasionalkan oleh elemen-elemen tertentu, kita bisa atasi dengan cara antara lain menjalin hubungan yang kuat dan baik dengan negara-negara di Pasifik Selatan," ujarnya.
"Ada organisasi yang disebut dengan Pasific Island Forum dan juga ada Melanesian Spearhead Group (MSG). Di situlah yang sering digunakan sebagai ajang dari Gerakan Papua Merdeka untuk mendapatkan dukungan. Mereka seolah-olah ingin menarik blok dalam menghadapi Indonesia. Tugas saya adalah untuk meningkatkan persahabatan kerjasama dengan negara-negara itu dan menjelaskan kebijakan kita tentang Papua yang benar. Dengan demikian mis-informasi tentang persoalan Papua dan apa yang apa yang dilakukan Indonesia bisa kita tiadakan."
Presiden menambahkan, beberapa waktu yang lalu dirinya mempersilahkan para menteri luar negeri organisasi bangsa-bangsa Melanesia untuk datang ke Papua dan melihat langsung kondisi di tanah Papua.
"Beberapa saat lalu MSG datang ke Indonesia yang diwakili para menteri luar negeri. Mereka juga saya persilahkan berkunjung ke Papua dan tempat-tempat lain di Indonesia. Untuk mendengar langsung, melihat langsung keadaan Papua sekaligus kebijakan kita. yang berkaitan dengan keadilan, pembangunan ekonomi serta keamanan di Papua," ujarnya.
Presiden menjelaskan kunjungan ke Fiji ini merupakan kunjungan Presiden RI pertama sejak Indonesia merdeka. Menurut Presiden, dua kegiatan utama yang akan dilakukannya dalam kunjungan kenegaraan kali ini adalah memenuhi undangan untuk membahas peningkatan kerja sama bilateral, dan juga akan menjadi tamu utama pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 The Pacific Islands Development Forum (PIDF).
Sejauh ini, lanjut Presiden Yudhoyono, hubungan Indonesia dengan empat negara di Pasifik Selatan, yaitu Timor Leste, Papua Nugini, Australia dan Selandia Baru, semakin membaik.
Sebelumnya pada Juni 2013, Sekretaris Jenderal West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) atau Koalisi Nasional Papua Barat untuk Kemerdekaan, Rex Rumikiek, mengklaim bahwa organisasi bangsa-bangsa Melanesia (MSG)mendukung hak dari rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.
Sementara itu Perdana Menteri negara Vanuatu, Moana Carcasses Kalosil pada Sidang Tahunan Dewan Hak Asasi Manusia Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Jenewa Swiss pada 4 Maret 2014 menyebut hingga kini masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua.
Pengamat intelijen dari Lembaga Pengembangan Kemandirian Nasional, Wawan Purwanto, kepada VOA menjelaskan, kunjungan kerja Presiden ke Fiji adalah langkah yang tepat agar dapat melakukan pendekatan ke negara-negara Melanisia menyangkut masalah Papua.
"Negara-negara tetangga kita meskipun itu negara kecil ya, tapi di forum PBB ya suaranya tetap diperhitungkan. Nah karena mereka punya suara maka tetap harus dilakukan upaya pendekatan. Sehingga di dalam berbagai kesempatan di forum-forum dunia kita punya teman yang bisa mensupport apa yang menjadi kebijakan kita di level internasional. Jadi kita tidak bisa menganggap itu sebagai sesuatu yang remeh," ujarnya.
Memberikan pernyataan di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa (17/6), Presiden Yudhoyono mengatakan selama ini forum negara Pasifik Selatan dan organisasi bangsa-bangsa Melanesia (MSG) kerap menjadi ruang kampanye politik bagi pihak-pihak yang ingin memerdekakan Papua.
"Harapan kita, urusan Papua yang sering diinternasionalkan oleh elemen-elemen tertentu, kita bisa atasi dengan cara antara lain menjalin hubungan yang kuat dan baik dengan negara-negara di Pasifik Selatan," ujarnya.
"Ada organisasi yang disebut dengan Pasific Island Forum dan juga ada Melanesian Spearhead Group (MSG). Di situlah yang sering digunakan sebagai ajang dari Gerakan Papua Merdeka untuk mendapatkan dukungan. Mereka seolah-olah ingin menarik blok dalam menghadapi Indonesia. Tugas saya adalah untuk meningkatkan persahabatan kerjasama dengan negara-negara itu dan menjelaskan kebijakan kita tentang Papua yang benar. Dengan demikian mis-informasi tentang persoalan Papua dan apa yang apa yang dilakukan Indonesia bisa kita tiadakan."
Presiden menambahkan, beberapa waktu yang lalu dirinya mempersilahkan para menteri luar negeri organisasi bangsa-bangsa Melanesia untuk datang ke Papua dan melihat langsung kondisi di tanah Papua.
"Beberapa saat lalu MSG datang ke Indonesia yang diwakili para menteri luar negeri. Mereka juga saya persilahkan berkunjung ke Papua dan tempat-tempat lain di Indonesia. Untuk mendengar langsung, melihat langsung keadaan Papua sekaligus kebijakan kita. yang berkaitan dengan keadilan, pembangunan ekonomi serta keamanan di Papua," ujarnya.
Presiden menjelaskan kunjungan ke Fiji ini merupakan kunjungan Presiden RI pertama sejak Indonesia merdeka. Menurut Presiden, dua kegiatan utama yang akan dilakukannya dalam kunjungan kenegaraan kali ini adalah memenuhi undangan untuk membahas peningkatan kerja sama bilateral, dan juga akan menjadi tamu utama pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 The Pacific Islands Development Forum (PIDF).
Sejauh ini, lanjut Presiden Yudhoyono, hubungan Indonesia dengan empat negara di Pasifik Selatan, yaitu Timor Leste, Papua Nugini, Australia dan Selandia Baru, semakin membaik.
Sebelumnya pada Juni 2013, Sekretaris Jenderal West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) atau Koalisi Nasional Papua Barat untuk Kemerdekaan, Rex Rumikiek, mengklaim bahwa organisasi bangsa-bangsa Melanesia (MSG)mendukung hak dari rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.
Sementara itu Perdana Menteri negara Vanuatu, Moana Carcasses Kalosil pada Sidang Tahunan Dewan Hak Asasi Manusia Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Jenewa Swiss pada 4 Maret 2014 menyebut hingga kini masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua.
Pengamat intelijen dari Lembaga Pengembangan Kemandirian Nasional, Wawan Purwanto, kepada VOA menjelaskan, kunjungan kerja Presiden ke Fiji adalah langkah yang tepat agar dapat melakukan pendekatan ke negara-negara Melanisia menyangkut masalah Papua.
"Negara-negara tetangga kita meskipun itu negara kecil ya, tapi di forum PBB ya suaranya tetap diperhitungkan. Nah karena mereka punya suara maka tetap harus dilakukan upaya pendekatan. Sehingga di dalam berbagai kesempatan di forum-forum dunia kita punya teman yang bisa mensupport apa yang menjadi kebijakan kita di level internasional. Jadi kita tidak bisa menganggap itu sebagai sesuatu yang remeh," ujarnya.
