Arab Saudi hari Selasa menjanjikan 5 milyar dolar dalam bentuk hibah dan pinjaman kepada pemerintahan baru Mesir, janji bantuan besar kedua dari negara-negara Teluk setelah tersingkirnya presiden Islamis negara itu.
Sebelumnya, Uni Emirat Arab menjanjikan tiga milyar dolar bagi negara yang mengalami kesulitan keuangan itu. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab adalah para pengecam mantan Presiden Mohamad Morsi dari Ikhwanul Muslimin itu.
Bantuan itu pertanda jelas akan pergeseran kebijakan di kalangan negara-negara Teluk yang kaya atas Mesir. Qatar sebelumnya adalah pendukung utama Ikhwanul Muslimin dengan memberi pemerintahan Morsi beberapa milyar dolar semasa ia menjabat sebagai Presiden Mesir.
Cadangan valuta asing Mesir menurut bank sentral negara itu hanya sebesar 14,9 milyar dolar pada akhir bulan Juni, kurang dari separuh jumlah valuta asingnya awal tahun 2011. Cadangan valuta asing itu diperlukan untuk membayar impor-impor penting, tapi juga untuk menopang mata uang setempat yang telah terpukul semasa gejolak politik terus-menerus dan menurut bank sentralnya berada pada level yang kritis.
Bantuan dari negara-negara Teluk itu mungkin bisa mencegah krisis cadangan mata uang yang sedang dialami pemerintah Mesir.
Sementara itu, media pemerintah Mesir mengatakan Perdana Menteri sementara yang baru diangkat, Hazem el-Biblawi berencana menawarkan jabatan-jabatan kabinet kepada Ikhwanul Muslimin dan pihak garis keras Partai Islamis Nour.
Gerakan Ikhwanul Muslimin sebelumnya menolak pembentukan pemerintahan sementara dan terus menuntut agar Presiden Mohamed Morsi yang tersingkir dipulihkan jabatannya.
Jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jen Psaki mengatakan Amerika telah mengadakan kontak dengan Ikhwanul Muslimin dan mendorong gerakan itu untuk ikut dalam pemerintahan transisi tersebut. Ia mengatakan setiap proses di Mesir harus melibatkan semua pihak.
Presiden sementara Mesir, Adly Mansour mengangkat el-Biblawi seorang ekonom dan mantan menteri keuangan sebagai perdana menteri interim hari Selasa. Sebuah pernyataan mengatakan pemimpin reformasi dan pemenang hadiah Nobel Mohammad El-Baradei akan ditunjuk sebagai Wakil Presiden.
Sebelumnya, Uni Emirat Arab menjanjikan tiga milyar dolar bagi negara yang mengalami kesulitan keuangan itu. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab adalah para pengecam mantan Presiden Mohamad Morsi dari Ikhwanul Muslimin itu.
Bantuan itu pertanda jelas akan pergeseran kebijakan di kalangan negara-negara Teluk yang kaya atas Mesir. Qatar sebelumnya adalah pendukung utama Ikhwanul Muslimin dengan memberi pemerintahan Morsi beberapa milyar dolar semasa ia menjabat sebagai Presiden Mesir.
Cadangan valuta asing Mesir menurut bank sentral negara itu hanya sebesar 14,9 milyar dolar pada akhir bulan Juni, kurang dari separuh jumlah valuta asingnya awal tahun 2011. Cadangan valuta asing itu diperlukan untuk membayar impor-impor penting, tapi juga untuk menopang mata uang setempat yang telah terpukul semasa gejolak politik terus-menerus dan menurut bank sentralnya berada pada level yang kritis.
Bantuan dari negara-negara Teluk itu mungkin bisa mencegah krisis cadangan mata uang yang sedang dialami pemerintah Mesir.
Sementara itu, media pemerintah Mesir mengatakan Perdana Menteri sementara yang baru diangkat, Hazem el-Biblawi berencana menawarkan jabatan-jabatan kabinet kepada Ikhwanul Muslimin dan pihak garis keras Partai Islamis Nour.
Gerakan Ikhwanul Muslimin sebelumnya menolak pembentukan pemerintahan sementara dan terus menuntut agar Presiden Mohamed Morsi yang tersingkir dipulihkan jabatannya.
Jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jen Psaki mengatakan Amerika telah mengadakan kontak dengan Ikhwanul Muslimin dan mendorong gerakan itu untuk ikut dalam pemerintahan transisi tersebut. Ia mengatakan setiap proses di Mesir harus melibatkan semua pihak.
Presiden sementara Mesir, Adly Mansour mengangkat el-Biblawi seorang ekonom dan mantan menteri keuangan sebagai perdana menteri interim hari Selasa. Sebuah pernyataan mengatakan pemimpin reformasi dan pemenang hadiah Nobel Mohammad El-Baradei akan ditunjuk sebagai Wakil Presiden.
