KYIV, UKRAINA —
Seorang juru bicara kementrian energi Rusia mengatakan pejabat Ukraina, Rusia dan wakil Uni Eropa sedang berunding di Brussels, Belgia hari Senin (9/6) untuk membicarakan masalah gas ini.
Isu utama adalah perselisihan antara kedua negara mengenai berapa yang harus di bayar Ukraina untuk gas Rusia. Rusia mengancam akan menghentikan pasokan sedini hari Selasa jika Ukraina tidak membayar utangnya, tindakan yang juga akan mengganggu aliran gas ke Eropa.
Perselisihan gas alam itu menambah ketegangan antara kedua negara selagi Ukraina memerangi pemberontakan pro Rusia di Ukraina timur.
Bulan April lalu, Rusia menaikkan harga gas dua kali lipat terhadap Ukraina menjadi $480 per 1000 meter kubik, keputusan menyusul jatuhnya bekas presiden dukungan Rusia, Viktor Yanukovich.
Rusia juga membuat marah Ukraina karena menganeksasi Krimea bulan Maret sementara orang bersenjata Rusia terlihat diantara pemberontak yang terlibat dalam pergolakan separatis di Ukraina timur. Rusia menyangkal tuduhan-tuduhan itu.
Valentin Zemlyansky, bekas jurubicara perusahaan gas Ukraina, Naftogaz mengatakan meskipun ada konflik diantara kedua negara, ia mengharapkan kedua pihak tetap pragmatis selama perundingan gas.
“Situasi saat ini di dalam negeri katanya “lebih berdampak pada sikap masyarakat dari pada hubungan yang terkait dengan perundingan gas itu,” kata Zemlyansky.
Presiden Ukraina Petro Poroshenko yang baru menjabat hari Sabtu, mendesak diadakannya gencatan senjata minggu ini di kawasan peristirahatan Donbas, pusat pemberontakan pro Rusia.
Dalam pidato pelantikannya, ia menjanjikan amnesti bagi pembrontak yang tidak membunuh warga Ukraina.
Sementara itu, pasukan separatis menuduh militer Ukraina membunuh warga sipil selama operasi pembalasan terhadap pemberontak.
Di provinsi Donetsk hari Minggu, seorang komandan separatis mengadakan konferensi pers dan menghadirkan enam tentara Ukraina yang ditangkap.
Juru bicara “operasi anti teror” Ukraina, Vladslav Seleznyov mengecam konferensi pers itu sebagai “di buat-buat”. Pada sebuah posting di Facebook, ia menghimbau agar tentara dan tawanan perang diperlakukan sesuai dengan hukum Internasional.
Isu utama adalah perselisihan antara kedua negara mengenai berapa yang harus di bayar Ukraina untuk gas Rusia. Rusia mengancam akan menghentikan pasokan sedini hari Selasa jika Ukraina tidak membayar utangnya, tindakan yang juga akan mengganggu aliran gas ke Eropa.
Perselisihan gas alam itu menambah ketegangan antara kedua negara selagi Ukraina memerangi pemberontakan pro Rusia di Ukraina timur.
Bulan April lalu, Rusia menaikkan harga gas dua kali lipat terhadap Ukraina menjadi $480 per 1000 meter kubik, keputusan menyusul jatuhnya bekas presiden dukungan Rusia, Viktor Yanukovich.
Rusia juga membuat marah Ukraina karena menganeksasi Krimea bulan Maret sementara orang bersenjata Rusia terlihat diantara pemberontak yang terlibat dalam pergolakan separatis di Ukraina timur. Rusia menyangkal tuduhan-tuduhan itu.
Valentin Zemlyansky, bekas jurubicara perusahaan gas Ukraina, Naftogaz mengatakan meskipun ada konflik diantara kedua negara, ia mengharapkan kedua pihak tetap pragmatis selama perundingan gas.
“Situasi saat ini di dalam negeri katanya “lebih berdampak pada sikap masyarakat dari pada hubungan yang terkait dengan perundingan gas itu,” kata Zemlyansky.
Presiden Ukraina Petro Poroshenko yang baru menjabat hari Sabtu, mendesak diadakannya gencatan senjata minggu ini di kawasan peristirahatan Donbas, pusat pemberontakan pro Rusia.
Dalam pidato pelantikannya, ia menjanjikan amnesti bagi pembrontak yang tidak membunuh warga Ukraina.
Sementara itu, pasukan separatis menuduh militer Ukraina membunuh warga sipil selama operasi pembalasan terhadap pemberontak.
Di provinsi Donetsk hari Minggu, seorang komandan separatis mengadakan konferensi pers dan menghadirkan enam tentara Ukraina yang ditangkap.
Juru bicara “operasi anti teror” Ukraina, Vladslav Seleznyov mengecam konferensi pers itu sebagai “di buat-buat”. Pada sebuah posting di Facebook, ia menghimbau agar tentara dan tawanan perang diperlakukan sesuai dengan hukum Internasional.