Berbicara kepada para wartawan menjelang kunjungan ke Perancis hari Senin, Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev mengatakan pengakuan terhadap koalisi oposisi Suriah yang baru sebagai “satu-satunya perwakilan sah” rakyat Suriah sama artinya dengan “pergantian rezim”.
Medvedev mengatakan, “Apa jadinya nasib rezim dan kehidupan pribadi Assad? Ini terserah kepada rakyat Suriah untuk memutuskan. Biarlah ini diputuskan juga oleh pihak oposisi. Sangat disarankan kalau ingin berkuasa, hal itu dicapai lewat jalur legal dan bukan lewat pasokan senjata dari negara lain. Karenanya, menurut saya keinginan mempengaruhi pemerintahan negara lain lewat pengakuan terhadap sebuah kekuatan politik sebagai satu-satunya pihak berwenang bukanlah sesuatu yang beradab.”
Perancis termasuk negara pertama yang mengakui koalisi oposisi Suriah yang baru terbentuk. Rusia telah dikecam karena terus menolak segala bentuk campur tangan asing dalam konflik di Suriah, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dalam 20 bulan ini.
Medvedev juga membela sejumlah UU baru pemerintahannya, yang dianggap pihak pengecam bertujuan menumpas para pembangkang.
Perdana Menteri itu juga mengatakan tidak menutup kemungkinan kembali menjabat Presiden. Medvedev mundur bulan Mei setelah sekali masa jabatan Presiden, sehingga memungkinkan Vladimir Putin kembali ke Kremlin.
Sementara itu, para aktivis mengatakan pemberontak Suriah telah merebut sebuah bendungan pembangkit listrik tenaga air di Sungai Efrata di Suriah utara menyusul bentrokan beberapa hari, yang terbaru dalam serangkaian kemenangan pejuang oposisi.
Seorang warga dekat kawasan itu mengukuhkan laporan hari Senin tersebut, dan menambahkan bahwa para pegawai Bendungan Tishrin yang memiliki enam turbin itu masih terus bekerja.
Kelompok HAM Suriah di Inggris mengatakan direbutnya bendungan itu sangat penting secara strategis karena berarti “militer Suriah hanya punya satu jalan tersisa” untuk mencapai kota penting Aleppo.
Dalam seminggu ini, pemberontak telah merebut lima fasilitas militer penting di banyak kawasan Suriah dan senjata dalam jumlah besar, mengucilkan banyak posisi pemerintah serta membebaskan sejumlah pejuang oposisi yang ditahan pemerintah.
Medvedev mengatakan, “Apa jadinya nasib rezim dan kehidupan pribadi Assad? Ini terserah kepada rakyat Suriah untuk memutuskan. Biarlah ini diputuskan juga oleh pihak oposisi. Sangat disarankan kalau ingin berkuasa, hal itu dicapai lewat jalur legal dan bukan lewat pasokan senjata dari negara lain. Karenanya, menurut saya keinginan mempengaruhi pemerintahan negara lain lewat pengakuan terhadap sebuah kekuatan politik sebagai satu-satunya pihak berwenang bukanlah sesuatu yang beradab.”
Perancis termasuk negara pertama yang mengakui koalisi oposisi Suriah yang baru terbentuk. Rusia telah dikecam karena terus menolak segala bentuk campur tangan asing dalam konflik di Suriah, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dalam 20 bulan ini.
Medvedev juga membela sejumlah UU baru pemerintahannya, yang dianggap pihak pengecam bertujuan menumpas para pembangkang.
Perdana Menteri itu juga mengatakan tidak menutup kemungkinan kembali menjabat Presiden. Medvedev mundur bulan Mei setelah sekali masa jabatan Presiden, sehingga memungkinkan Vladimir Putin kembali ke Kremlin.
Sementara itu, para aktivis mengatakan pemberontak Suriah telah merebut sebuah bendungan pembangkit listrik tenaga air di Sungai Efrata di Suriah utara menyusul bentrokan beberapa hari, yang terbaru dalam serangkaian kemenangan pejuang oposisi.
Seorang warga dekat kawasan itu mengukuhkan laporan hari Senin tersebut, dan menambahkan bahwa para pegawai Bendungan Tishrin yang memiliki enam turbin itu masih terus bekerja.
Kelompok HAM Suriah di Inggris mengatakan direbutnya bendungan itu sangat penting secara strategis karena berarti “militer Suriah hanya punya satu jalan tersisa” untuk mencapai kota penting Aleppo.
Dalam seminggu ini, pemberontak telah merebut lima fasilitas militer penting di banyak kawasan Suriah dan senjata dalam jumlah besar, mengucilkan banyak posisi pemerintah serta membebaskan sejumlah pejuang oposisi yang ditahan pemerintah.
